PARADIGMA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

 PENDAHULUAN

Bencana adalah suatu realitas dalam kehidupan umat manusia yang harus diterima, dihadapi dan ditangani bilamana menimpa. Apakah bencana karena faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap. Adalah fakta yang tak terbantahkan dari kejadian bencana, bila ia menimpa, akan timbul dampak yang merugikan. Bencana memberi dampak kehilangan jiwa manusia, kerusakan harta benda, properti, kerusakan atau hancurnya lingkungan, serta trauma psikologis.

Belakangan ini bencana seolah menjadi pengunjung setia di republik tercinta ini. Bahkan bila ditinjau dari kajian kebencanaan, Indonesia bisa disebut “laboratorium bencana” dunia. Betapa tidak, semua bencana yang pernah dikenali oleh umat manusia di dunia terjadi di sini. Mulai dari banjir, longsor, gempabumi, letusan gunung berapi, tsunami, semburan lumpur panas, sampai longsor sampah yang sepertinya tak pernah terjadi di negara manapun juga.

Lantas bagaimana dengan penanganannya? Ini dia masalahnya. Penanganan bencana di Indonesia sepertinya masih teperangkap pada residu persoalan klise seperti :lambatnya respon tanggap darurat, tidak meratanya bantuan, evakuasi korban bencana yang minim peralatan, penampungan pengungsi (shelter) yang tidak memadai, sampai komunikasi dan koordinasi penanganan bencana yang semrawut. Belum lagi persoalan dana penanganan bencana yang kerap menjadi keluhan pihak eksekutif karena mekanisme pengawasan yang dianggap kaku, dijadikan agenda politik oleh legislatif, dicurigai oleh LSM, didemo oleh masyarakat dan dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu. Dan ini terjadi dari bencana satu ke bencana yang lainnya. Terus demikian berulang-ulang. Seolah tidak pernah menjadi bahan pelajaran, pengalaman berharga atau setidaknya bahan renungan dalam menangani bencana.

PARADIGMA LAMA PENGELOLAAN BENCANA

Ada beberapa faktor yang menyebabkan persolan-persoalan klise dalam pengelolaan bencana. faktor mendasar yang mendasar yakni pengetahuan dan pemahaman akan bencana itu sendiri. Pengetahuan dan pemahaman bencana di Indonesia umumnya bisa dibilang masih hanya pada batas pengetahuan dan pemahaman yang “awam” saja. Pengetahuan dan pemahaman people on the street. Dan ini berlaku mulai dari masyarakat yang memang “awam” sampai ke para pengambil kebijakan alias pemerintah. Biasanya bencana diketahui dan dipahami sebagai bentuk peringatan, ujian, atau bahkan hukuman dari Illahi yang harus diterima dengan ikhlas, sabar dan tabah. Bencana adalah hal yang taken for granted. Diterima apa adanya saja. Karena ia sudah menjadi takdir atau suratan dari Illahi.Tidak pernah terlintas sedikitpun pertanyaan mengapa ini terjadi, apakah dapat dihindari, dan bagaimana caranya menghindarinya.

Selanjutnya adanya “keterlenaan kolektif” yang menurut yang sudah terinternalisasi turun temurun bahwa bumi yang kita pijak sebagai bumi yang subur makmur gemah ripah loh jinawi. Sampai Koes Ploes pun mendendangkannya “Orang bilang tanah kita tanah surga,tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. Padahal pada saat bersamaan, bumi yang kita pijak adalah “neraka”. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Jawa – Nusa Tenggara – Sulawesi. “The ring of fire” begitu sebutan familiar di kalangan ilmuwan, sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa.

Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Indonesia pun terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Eurasia dan Australia bertumbukan di lepas pantai barat Pulau Sumatera, lepas pantai selatan pulau Jawa, lepas pantai Selatan kepulauan Nusatenggara, dan berbelok ke arah utara ke perairan Maluku sebelah selatan. Antara lempeng Australia dan Pasifik terjadi tumbukan di sekitar Pulau Papua.

Sementara pertemuan antara ketiga lempeng itu terjadi di sekitar Sulawesi. Itu baru berbicara dari sisi geografis dan geologis. Dari sisi hidrometeorologis, wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.

Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia (RAN-PRB:2006)

 

PARADIGMA BENCANA MENURUT SMITH K

Dalam bukunya yang berjudul Environmental Hazard; Assesing Risk and Reducing Diaster, Smith K  membedakan Paradigma Bencana menjadi 2 bagian :

a. Paradigma Prilaku

Pada paradigma prilaku Smith K menekankan pada penyebab geografis dari bencana dan penggunaan tekhnologi untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut, Ia berpendapat bahwa bencana dapat disebabkan oleh kondisi geografis dari suatu daerah yang memang rawan terjadi bencana misalnya daerah yang tanahnya genting akan rawan longsor, dataran rendah akan mudah terkena banjir dan wilyah yang dekat dengan gunung berapi aktif akan menjadi daerah yang beresiko tinggi terkena efek letusan gunung.Oleh karena itu diperlukan sebuah tekhnologi yang tepat guna untuk mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bencana serta mengurangi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana tersebut.

Smith juga menyebutkan bahwa kejadian bencana merupakan kejadian yang tidak selalu serta merta terjadi dan pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya bencana tersebut. Bencana dapat terjadi karena manusia seringkali kurang memperhatikan keadaan sosial didaerah tersebut misalkan saja bencana banjir tidak akan terjadi apabila manusia tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan tanpa memperhatikan ekosistem disekitarnya.

b. Paradigma Struktural

Pada paradigma structural Smith K menekankan pada pengaruh struktur sosial tempat melekatnya individu dan kelompok, ia mengakui bahwa bencana merupakan pengaruh alam atau masyarakat yang mengintensifkan masalah kehidupan social dan ekonomi sehari-hari (Hutton & Haque, 2004)

Dalam paradigma struktural ini Smith K menyebutkan kelompok masyarakat yang miskin dan terpinggirkan merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan terkena dampak setelah terjadinya bencana hal ini disebabkan karena pada kelompok inilah tingkat kemampuan masyarakatnya untuk mencegah, menjinakkan, dan menanggapi akibat dari bencana berada pada titik terendah.

Maka dari itu pendekatan kerentanan harus berfokus pada dimensi spasial dari stratifikasi sosial dan ekonomi karena tiap-tiap kelompok memiliki tingkat kerentanan yang berbeda-beda tergantung posisi mereka dalam stratafikasi social

KESIMPULAN

Ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari uraian di atas dimana merupakan landasan baru paradigma penanganan bencana.

  1. Pemahaman bahwa bencana adalah produk dari tingkah alam yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari, “taken for granted” karena sudah kehendak Tuhan, kini berubah dengan pemahaman bahwa bencana disebabkan oleh faktor yang kompleks. Disamping kekuatan alam, manusia juga menjadi faktor penyebab dengan kerentanan-nya .Kerentanan (vulnerability) sebagai hasil aktivitas faktor sosial, ekonomi, politik, lingkungan dan kebudayaan manusia adalah hal yang bisa dikontrol, dikurangi dan bahkan ditransformasikan menjadi kapasitas
  2. Penanganan bencana tidak lagi bertumpu pada aspek tanggap darurat saja akan tetapi lebih pada aplikasi menyeluruh dari manajemen resiko. Di sini upaya-upaya kesiapan dan mitigasi yang “feminis”mendapat tempat yang proporsional.
  3. Kehidupan yang aman dan terhindar dari dampak bencana merupakan hak asasi rakyat yang wajib diperjuangkan bukan hanya oleh pemerintah, akan tetapi oleh partisipasi seluruh lapisan masyarakat, oleh seluruh pemangku kepentingan (stake holder). Meski sudah bukan dominasi pemerintah, namun di sini pemerintah tetap memiliki kewajiban dengan komitment politik, kerangka kerja institusi (governance), kebijakan, hingga regulasi terhadap penanganan bencana khususnya dalam hal reduksi resiko bencana.
  4. Desentralisasi penanganan bencana perlu segera didorong dan dikembangkan. Desentralisasi di sini janganlah dipahami sempit dengan otonomi daerah dimana sampai tingkat kota/ kabupaten saja. Lebih jauh dari itu, yakni pelaksanaan desentralisasi sampai tataran masyarakat lokal (dengan lembaga adat dan budaya setempatnya).
  5. Penanganan bencana kini bukan terletak pada mereka yang expert dalam bidang kebencanaan atau tanggap darurat saja. Penanganan bencana sudah seharusnya diletakkan dalam tinjauan multi disiplin dan lintas disiplin, multi sektor dan lintas sektor.
  6. Bencana adalah masalah pembangunan yang harus diatasi. Program pembangunan tidak dengan sendirinya menguragi kerentanan terhadap bahaya alam. Sebaliknya program pembangunan tanpa disadari dapat melahirkan bentuk-bentuk kerentanan baru atau memperburuk kerentanan yang telah ada, terkadang dengan konsekuensi yang tragis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s