DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai konsep desentralisasi selalu berkembang mengikuti perubahan ruang dan waktu, berbagai pendapat dan teori terus mengemuka dalam mendukung konsep desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi, bahkan telah berkembang keranah ilmu ekonomi, hukum, sosiologi dan antropologi (Conyer, 1984).

Dalam perspektif desentralisasi politik, Smith (1985) membedakan tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan nasional (pemerintah pusat) dan kepentingan pemerintah daerah

Kepentingan Nasional

Bila dilihat dari aspek kepentingan nasional, ada 3 tujuan utama desentralisasi, yaitu

a. Pendidikan politik, (political education)

Melalui praktik desentralisasi diharapkan masyarakat belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan social, ekonomi dan politik yang mereka hadapi, menghindari atau bahkan menolak untuk memilih calon anggota legislative yang tidak memiliki qualifikasi kemampuan politik, dan belajar mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk masalah penerimaan dan belanja daerah (Maddick, 1963)

b. Latihan kepemimpinan (to provide training in political leadership)

Pemerintah daerah merupakan wadah yang paling tepat untuk training bagi para politisi dan birokrat sebelum mereka menduduki berbagai posisi penting di tingkat nasional. Kebijakan desentralisasi diharapkan akan memotivasi dan melahirkan calon-calon pemimpin pada level nasional.

c.Menciptakan stabilitas politik (to create political stability)

Melalui kebijakan desentralisasi akan terwujud kehidupan social yang harmonis dan kehidupan politik yang stabil.

Kepentingan pemerintah daerah

Bila dilihat dari kepentingan pemerintah daerah tujuan desentralisasi adalah untuk mewujudkan ::

a. Political Equality

Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal, masyarakat dapat mempraktikan bentuk-bentuk parisipasi politik, misalnya menjadi anggota parpol dan kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan dan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

b. Local accountability

Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan didaerah serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah.

c. Local Reponsiveness

Asumsi dasar dari tujuan desentralisasii ini adalah karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentrlisasi akan menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan social dan ekonomi didaerah.

Dalam desentralisasi administrative, lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi didaerah sebagai tujuan utama desentralisasi. Rondineli (1983) menyebutkan tujuan utama yang hendak dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and services, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di daerah.

PEMBAHASAN

Konsep desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi merupakan dua kutub yang berbeda dengan tujuan yang sama yaitu mendekatkan Negara dengan masyarakatnya. Perbedaan mendasar dari dua perspektif ini terletak pada rumusan definisi dan tujuan dari desentralisasi. Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (devolution of power) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Parson (1961) mendefinisikan desentralisasi sebagai “……..Sharing of the governmental power by a central ruling group with other group each having authoritywithin a specific area of the state” Disisi lain perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan desentralisasi sebagai pendelegasian wewenang administrasi (administrative authority) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Hal penting lain yang perlu menjadi catatan adalah meskipun ke dua kutub ini memiliki perbedaan yang mendasar, namun kedua kutub ini menempatkan “Pendapatan Asli Daerah (PAD)” sebagai bagian dari faktor penentu pencapaian keberhasilan atau kegagalan tujuan desentralisasi.

Saat ini telah berkembang sebuah perspektif baru yang diharapkan dapat menjadi benang merah kedua perspektif diatas (desentralisasi politik dan desentralisasi administrative) yaitu Perspektif State-Society Relation.  Perspektif yang ke tiga ini memiliki konsep bahwa desentralisasi bukanlah sebagai tujuan akhir tetapi hanya sebagai alat atau sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat (society). Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah disamping mendekatkan Negara kepada rakyat juga mengharapkan akan timbulnya demokratisasi, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat sehingga dalam prespektif ini sulit dipungkiri bahwa perspektif state-society cenderung  tidak memisahkan antara konsep dan implementasi kebijakan desentralisasi dengan system politik dan type rezim yang sedang berkuasa.

Dalam studi tentang prespektif state-society relation pada Negara yang demokratis, konsepsi Negara harus responsive terhadap tuntutan masyarakat sehingga berbagai keputusan yang diambil merupakan hasil interaksi dua arah antara state dan society. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini lebih didasarkan pada prisnip saling ketergantungan dan saling membutuhkan.

Kaitannya dengan kondisi yang saat ini sedang kita jalani adalah di Indonesia konsep desentralisasi lebih sering dimaknai sebagai sebuah wewenang pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (state) dengan mengenyampingkan kepentingan society untuk mendapatkan kesempatan dan perlakukan yang sama dalam mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingannya vis-à-vis dengan pemerintah dan ikut mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 disebutkan Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, sedangkan. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas kecuali dibidang-bidang tertentu dengan harapan pemerintah daerah dapat memacu kemajuan ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

  1. Konsep desentralisasi dilihat dari prespektif manapun bertujuan untuk mendekatkan state kepada society
  2. Bagi perspektif state-society relalation baik tujuan politik maupun tujuan administrative sama penting perbedaannya lebih terletak pada metode dan tekanan prioritas untuk mencapai tujuan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s