DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai konsep desentralisasi selalu berkembang mengikuti perubahan ruang dan waktu, berbagai pendapat dan teori terus mengemuka dalam mendukung konsep desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi, bahkan telah berkembang keranah ilmu ekonomi, hukum, sosiologi dan antropologi (Conyer, 1984).

Dalam perspektif desentralisasi politik, Smith (1985) membedakan tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan nasional (pemerintah pusat) dan kepentingan pemerintah daerah

Kepentingan Nasional

Bila dilihat dari aspek kepentingan nasional, ada 3 tujuan utama desentralisasi, yaitu

a. Pendidikan politik, (political education)

Melalui praktik desentralisasi diharapkan masyarakat belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan social, ekonomi dan politik yang mereka hadapi, menghindari atau bahkan menolak untuk memilih calon anggota legislative yang tidak memiliki qualifikasi kemampuan politik, dan belajar mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk masalah penerimaan dan belanja daerah (Maddick, 1963)

b. Latihan kepemimpinan (to provide training in political leadership)

Pemerintah daerah merupakan wadah yang paling tepat untuk training bagi para politisi dan birokrat sebelum mereka menduduki berbagai posisi penting di tingkat nasional. Kebijakan desentralisasi diharapkan akan memotivasi dan melahirkan calon-calon pemimpin pada level nasional.

c.Menciptakan stabilitas politik (to create political stability)

Melalui kebijakan desentralisasi akan terwujud kehidupan social yang harmonis dan kehidupan politik yang stabil.

Kepentingan pemerintah daerah

Bila dilihat dari kepentingan pemerintah daerah tujuan desentralisasi adalah untuk mewujudkan ::

a. Political Equality

Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal, masyarakat dapat mempraktikan bentuk-bentuk parisipasi politik, misalnya menjadi anggota parpol dan kelompok kepentingan, mendapatkan kebebasan mengekspresikan kepentingan dan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

b. Local accountability

Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan didaerah serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah.

c. Local Reponsiveness

Asumsi dasar dari tujuan desentralisasii ini adalah karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentrlisasi akan menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan social dan ekonomi didaerah.

Dalam desentralisasi administrative, lebih menekankan pada aspek efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi didaerah sebagai tujuan utama desentralisasi. Rondineli (1983) menyebutkan tujuan utama yang hendak dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and services, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di daerah.

PEMBAHASAN

Konsep desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi merupakan dua kutub yang berbeda dengan tujuan yang sama yaitu mendekatkan Negara dengan masyarakatnya. Perbedaan mendasar dari dua perspektif ini terletak pada rumusan definisi dan tujuan dari desentralisasi. Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (devolution of power) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Parson (1961) mendefinisikan desentralisasi sebagai “……..Sharing of the governmental power by a central ruling group with other group each having authoritywithin a specific area of the state” Disisi lain perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan desentralisasi sebagai pendelegasian wewenang administrasi (administrative authority) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Hal penting lain yang perlu menjadi catatan adalah meskipun ke dua kutub ini memiliki perbedaan yang mendasar, namun kedua kutub ini menempatkan “Pendapatan Asli Daerah (PAD)” sebagai bagian dari faktor penentu pencapaian keberhasilan atau kegagalan tujuan desentralisasi.

Saat ini telah berkembang sebuah perspektif baru yang diharapkan dapat menjadi benang merah kedua perspektif diatas (desentralisasi politik dan desentralisasi administrative) yaitu Perspektif State-Society Relation.  Perspektif yang ke tiga ini memiliki konsep bahwa desentralisasi bukanlah sebagai tujuan akhir tetapi hanya sebagai alat atau sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat (society). Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah disamping mendekatkan Negara kepada rakyat juga mengharapkan akan timbulnya demokratisasi, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat sehingga dalam prespektif ini sulit dipungkiri bahwa perspektif state-society cenderung  tidak memisahkan antara konsep dan implementasi kebijakan desentralisasi dengan system politik dan type rezim yang sedang berkuasa.

Dalam studi tentang prespektif state-society relation pada Negara yang demokratis, konsepsi Negara harus responsive terhadap tuntutan masyarakat sehingga berbagai keputusan yang diambil merupakan hasil interaksi dua arah antara state dan society. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini lebih didasarkan pada prisnip saling ketergantungan dan saling membutuhkan.

Kaitannya dengan kondisi yang saat ini sedang kita jalani adalah di Indonesia konsep desentralisasi lebih sering dimaknai sebagai sebuah wewenang pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (state) dengan mengenyampingkan kepentingan society untuk mendapatkan kesempatan dan perlakukan yang sama dalam mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingannya vis-à-vis dengan pemerintah dan ikut mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 disebutkan Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, sedangkan. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas kecuali dibidang-bidang tertentu dengan harapan pemerintah daerah dapat memacu kemajuan ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

  1. Konsep desentralisasi dilihat dari prespektif manapun bertujuan untuk mendekatkan state kepada society
  2. Bagi perspektif state-society relalation baik tujuan politik maupun tujuan administrative sama penting perbedaannya lebih terletak pada metode dan tekanan prioritas untuk mencapai tujuan

PARADIGMA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

 PENDAHULUAN

Bencana adalah suatu realitas dalam kehidupan umat manusia yang harus diterima, dihadapi dan ditangani bilamana menimpa. Apakah bencana karena faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap. Adalah fakta yang tak terbantahkan dari kejadian bencana, bila ia menimpa, akan timbul dampak yang merugikan. Bencana memberi dampak kehilangan jiwa manusia, kerusakan harta benda, properti, kerusakan atau hancurnya lingkungan, serta trauma psikologis.

Belakangan ini bencana seolah menjadi pengunjung setia di republik tercinta ini. Bahkan bila ditinjau dari kajian kebencanaan, Indonesia bisa disebut “laboratorium bencana” dunia. Betapa tidak, semua bencana yang pernah dikenali oleh umat manusia di dunia terjadi di sini. Mulai dari banjir, longsor, gempabumi, letusan gunung berapi, tsunami, semburan lumpur panas, sampai longsor sampah yang sepertinya tak pernah terjadi di negara manapun juga.

Lantas bagaimana dengan penanganannya? Ini dia masalahnya. Penanganan bencana di Indonesia sepertinya masih teperangkap pada residu persoalan klise seperti :lambatnya respon tanggap darurat, tidak meratanya bantuan, evakuasi korban bencana yang minim peralatan, penampungan pengungsi (shelter) yang tidak memadai, sampai komunikasi dan koordinasi penanganan bencana yang semrawut. Belum lagi persoalan dana penanganan bencana yang kerap menjadi keluhan pihak eksekutif karena mekanisme pengawasan yang dianggap kaku, dijadikan agenda politik oleh legislatif, dicurigai oleh LSM, didemo oleh masyarakat dan dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu. Dan ini terjadi dari bencana satu ke bencana yang lainnya. Terus demikian berulang-ulang. Seolah tidak pernah menjadi bahan pelajaran, pengalaman berharga atau setidaknya bahan renungan dalam menangani bencana.

PARADIGMA LAMA PENGELOLAAN BENCANA

Ada beberapa faktor yang menyebabkan persolan-persoalan klise dalam pengelolaan bencana. faktor mendasar yang mendasar yakni pengetahuan dan pemahaman akan bencana itu sendiri. Pengetahuan dan pemahaman bencana di Indonesia umumnya bisa dibilang masih hanya pada batas pengetahuan dan pemahaman yang “awam” saja. Pengetahuan dan pemahaman people on the street. Dan ini berlaku mulai dari masyarakat yang memang “awam” sampai ke para pengambil kebijakan alias pemerintah. Biasanya bencana diketahui dan dipahami sebagai bentuk peringatan, ujian, atau bahkan hukuman dari Illahi yang harus diterima dengan ikhlas, sabar dan tabah. Bencana adalah hal yang taken for granted. Diterima apa adanya saja. Karena ia sudah menjadi takdir atau suratan dari Illahi.Tidak pernah terlintas sedikitpun pertanyaan mengapa ini terjadi, apakah dapat dihindari, dan bagaimana caranya menghindarinya.

Selanjutnya adanya “keterlenaan kolektif” yang menurut yang sudah terinternalisasi turun temurun bahwa bumi yang kita pijak sebagai bumi yang subur makmur gemah ripah loh jinawi. Sampai Koes Ploes pun mendendangkannya “Orang bilang tanah kita tanah surga,tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. Padahal pada saat bersamaan, bumi yang kita pijak adalah “neraka”. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera – Jawa – Nusa Tenggara – Sulawesi. “The ring of fire” begitu sebutan familiar di kalangan ilmuwan, sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa.

Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Indonesia pun terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Eurasia dan Australia bertumbukan di lepas pantai barat Pulau Sumatera, lepas pantai selatan pulau Jawa, lepas pantai Selatan kepulauan Nusatenggara, dan berbelok ke arah utara ke perairan Maluku sebelah selatan. Antara lempeng Australia dan Pasifik terjadi tumbukan di sekitar Pulau Papua.

Sementara pertemuan antara ketiga lempeng itu terjadi di sekitar Sulawesi. Itu baru berbicara dari sisi geografis dan geologis. Dari sisi hidrometeorologis, wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.

Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia (RAN-PRB:2006)

 

PARADIGMA BENCANA MENURUT SMITH K

Dalam bukunya yang berjudul Environmental Hazard; Assesing Risk and Reducing Diaster, Smith K  membedakan Paradigma Bencana menjadi 2 bagian :

a. Paradigma Prilaku

Pada paradigma prilaku Smith K menekankan pada penyebab geografis dari bencana dan penggunaan tekhnologi untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bencana tersebut, Ia berpendapat bahwa bencana dapat disebabkan oleh kondisi geografis dari suatu daerah yang memang rawan terjadi bencana misalnya daerah yang tanahnya genting akan rawan longsor, dataran rendah akan mudah terkena banjir dan wilyah yang dekat dengan gunung berapi aktif akan menjadi daerah yang beresiko tinggi terkena efek letusan gunung.Oleh karena itu diperlukan sebuah tekhnologi yang tepat guna untuk mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bencana serta mengurangi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana tersebut.

Smith juga menyebutkan bahwa kejadian bencana merupakan kejadian yang tidak selalu serta merta terjadi dan pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya bencana tersebut. Bencana dapat terjadi karena manusia seringkali kurang memperhatikan keadaan sosial didaerah tersebut misalkan saja bencana banjir tidak akan terjadi apabila manusia tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan tanpa memperhatikan ekosistem disekitarnya.

b. Paradigma Struktural

Pada paradigma structural Smith K menekankan pada pengaruh struktur sosial tempat melekatnya individu dan kelompok, ia mengakui bahwa bencana merupakan pengaruh alam atau masyarakat yang mengintensifkan masalah kehidupan social dan ekonomi sehari-hari (Hutton & Haque, 2004)

Dalam paradigma struktural ini Smith K menyebutkan kelompok masyarakat yang miskin dan terpinggirkan merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan terkena dampak setelah terjadinya bencana hal ini disebabkan karena pada kelompok inilah tingkat kemampuan masyarakatnya untuk mencegah, menjinakkan, dan menanggapi akibat dari bencana berada pada titik terendah.

Maka dari itu pendekatan kerentanan harus berfokus pada dimensi spasial dari stratifikasi sosial dan ekonomi karena tiap-tiap kelompok memiliki tingkat kerentanan yang berbeda-beda tergantung posisi mereka dalam stratafikasi social

KESIMPULAN

Ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari uraian di atas dimana merupakan landasan baru paradigma penanganan bencana.

  1. Pemahaman bahwa bencana adalah produk dari tingkah alam yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari, “taken for granted” karena sudah kehendak Tuhan, kini berubah dengan pemahaman bahwa bencana disebabkan oleh faktor yang kompleks. Disamping kekuatan alam, manusia juga menjadi faktor penyebab dengan kerentanan-nya .Kerentanan (vulnerability) sebagai hasil aktivitas faktor sosial, ekonomi, politik, lingkungan dan kebudayaan manusia adalah hal yang bisa dikontrol, dikurangi dan bahkan ditransformasikan menjadi kapasitas
  2. Penanganan bencana tidak lagi bertumpu pada aspek tanggap darurat saja akan tetapi lebih pada aplikasi menyeluruh dari manajemen resiko. Di sini upaya-upaya kesiapan dan mitigasi yang “feminis”mendapat tempat yang proporsional.
  3. Kehidupan yang aman dan terhindar dari dampak bencana merupakan hak asasi rakyat yang wajib diperjuangkan bukan hanya oleh pemerintah, akan tetapi oleh partisipasi seluruh lapisan masyarakat, oleh seluruh pemangku kepentingan (stake holder). Meski sudah bukan dominasi pemerintah, namun di sini pemerintah tetap memiliki kewajiban dengan komitment politik, kerangka kerja institusi (governance), kebijakan, hingga regulasi terhadap penanganan bencana khususnya dalam hal reduksi resiko bencana.
  4. Desentralisasi penanganan bencana perlu segera didorong dan dikembangkan. Desentralisasi di sini janganlah dipahami sempit dengan otonomi daerah dimana sampai tingkat kota/ kabupaten saja. Lebih jauh dari itu, yakni pelaksanaan desentralisasi sampai tataran masyarakat lokal (dengan lembaga adat dan budaya setempatnya).
  5. Penanganan bencana kini bukan terletak pada mereka yang expert dalam bidang kebencanaan atau tanggap darurat saja. Penanganan bencana sudah seharusnya diletakkan dalam tinjauan multi disiplin dan lintas disiplin, multi sektor dan lintas sektor.
  6. Bencana adalah masalah pembangunan yang harus diatasi. Program pembangunan tidak dengan sendirinya menguragi kerentanan terhadap bahaya alam. Sebaliknya program pembangunan tanpa disadari dapat melahirkan bentuk-bentuk kerentanan baru atau memperburuk kerentanan yang telah ada, terkadang dengan konsekuensi yang tragis

Renungan Tahun Baru

Sesaat lagi kita akan meninggalkan Tahun 2009, mungkin sering dan selalu terfikirkan oleh kita tentang rencana yang akan dilakukan ditahun mendatang, ada puluhan target yang tersusun dibenak sejak mulai mengenai acara apa yang akan dilakukan diakhir Tahun ini, hingga rencana – rencana yang akan dijalani di tahun berikut.

Sekali lagi, sering dan selalu kita ingat dan diingatkan untuk mengoreksi tentang apa yang telah kita lakukan ditahun yang lampau, setiap kesalahan dan kebaikan yang terus berkejaran hingga mencapai ke satu titik mana yang lebih banyak mana yang lebih berat, mana yang lebih dominan dalam hidup dan kehidupan,

Selalu dan sering kita terperanjat saat mengingat kemasa lalu kita baru tersadar bahwa tidak banyak kebijakan yang dilakukan malah sebaliknya keburukanlah yang terus bertambah, bak kata pepatah besar pasak dari tiang, lebih besar salah dari pada benar, gak balik modal, bangkrut, rugi istilah seorang enterpreneur,

Selalu dan telah terlalu sering keterperanjatan itu terjadi disetiap malam-malam perenungan akhir tahun, namun mengapa kesalahan tersebut tetap saja terjadi dan kita lakukan ditahun berikut, bahkan pada saat melakukan perayaan malam pergantian tahun itu sendiripun kita juga melakukan kesalahan ….

Sering kali dan selalu saja kekeliruan, kekhilafan, kesalahan, dosa, alpa, kecerobohan berlari melesat jauh  meninggalkan catatan amal, pahala, kebajikan, kebaikan, dalam catatan para malaikat dalam setiap waktu, dan detik-detik dalam kehidupan yang telah dan akan kita alami.

SEKARANG…. tibalah saat adanya sebuah akselerasi dari KITA…. ya dari dalam diri kita SENDIRI untuk menentukan jalan hidup ini apakah kan terus begini atau melakukan lompatan-lompatan yang jauh tuk mengejar ketertinggalan kebajikan yang telah kita catatkan yang entah berapa lama dapat kita capai sebagai akibat kelalaian KITA selama ini… karna dimasa pengejaran tersebut bukan tidak mungkin kita tetap melakukan kebodohan, kesalahan dan dosa yang mungkin tak kan sanggup kita kejar sampai akhir hayat menyentuh ujung kehidupan kita…..

Untuk sebuah perenungan dan instrospeksi bagi ku dan kalian..

Jambi….. 31 Desember 2009

JADWAL PUASA

Sehubungan dengan hendak masuknya kita ke bulan Puasa, 1430 H, saya melanjutkan membuat daftar puasa sunnah untuk 1430 H dan 2009 M. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa mengamalkannya. Aamiin.

1. Puasa sunnah tiap hari Senin dan Kamis

2. Puasa Tiga Hari Setiap Bulan (Tanggal 13,14,15 di kalender Islam)

– 10, 11, 12 Januari 2009/Muharram 1430 H

 – 8, 9, 10 Februari 2009/Shafar 1430 H

 – 10, 11, 12 Maret 2009/Rabi’ul Awwal 1430 H

 – 9, 10, 11 April 2009/Rabi’ul Akhir 1430 H

– 8, 9, 10 Mei 2009/Jumadil Awwal 1430 H

 – 6, 7, 8 Juni 2009/Jumadil Akhir 1430 H

 – 6, 7, 8 Juli 2009/Rajab 1430 H

– 4, 5, 6 Agustus 2009/Sya’ban 1430 H

 – Puasa (wajib) Ramadhan 1430 H – 22 Agustus – 19 September 2009

***t275: dengan demikian, tidak ada puasa sunnah 3 hari di bulan Ramadhan..***

 – 2, 3, 4 Oktober 2009/Syawwal 1430 H

 – 1, 2, 3 November 2009/Dzulqa’idah 1430 H

– 30 November, 1, 2 Desember 2009/Dzulhijjah 1430 H

. ***tgl 30 November = hari Tasyriq, tidak boleh berpuasa***

 3. Puasa Sepertiga Bulan

 – Yakni di bulan Dzulhijjah. Antara 18 November – 17 Desember 2009.

 Puasa tanggal 9 Dzulhijjah (Arafah) bagi selain orang yang melaksanakan haji.

 Tanggal 26 November 2009. Tidak boleh berpuasa : Hari Idul Adha – 10 Dzulhijjah / 27 November 2009. Hari tasyriq 11,12,13 Dzulhijjah / 28, 29, 30 November 2009. 4. Puasa Bulan Muharram

 – ‘Asyura’ selama 3 hari

– 9, 10, 11 Muharram Sangat dianjurkan tanggal 9 dan 10 (Tasu’a dan ‘Asyura) 6, 7, 8 Januari 2009.

 5. Puasa pada sebagian bulan Sya’ban Antara 23 Juli – 21 Agustus 2009.

6. Puasa pada bulan Syawal – 6 hari Tidak diperkenankan puasa pada 1 Syawal (20 September 2009) Antara 20 September – 19Oktober 2009.

 7. Puasa Daud – berpuasa selang seling Berpuasa satu hari lalu berbuka satu hari. *kecuali hari2 yang dilarang berpuasa

Faktor prilaku yang menyebabkan KEP

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR NON PRILAKU YANG DAPAT MENCEGAH PENYAKIT TERSEBUT (HOST, AGENT, ENVIROMENT)

Berbagai upaya perbaikan gizi yang selama ini dilakukan telah mampu menurunkan prevalensi KEP. Data Susenas tahun 1989, 1992, 1995 dan 1998 menunjukkan penurunan prevalensi KEP total dari 47,8% pada tahun 1989 menjadi 41,7% (1992), 35,0% (1995) dan 33,4% pada tahun 1998. Distribusi frekuensi KEP menurut wilayah sangat bervariasi. Beberapa propinsi mempunyai angka KEP relatif rendah yaitu di bawah 30% (target Repelita VI), sementara di beberapa propinsi lain masih
tinggi. Namun krisis ekonomi berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 menimbulkan berbagai dampak, termasuk terhadap derajat kesehatan dan keadaan gizi masyarakat berupa antara lain peningkatan jumlah penderita KEP yang ditandai dengan ditemukannya penderita gizi buruk yang selama 10 tahun terakhir sudah jarang ditemui.2

Masalah gizi buruk masih dialami oleh anak-anak di berbagai tempat di Indonesia dari tahun ke tahun. Ini menjadi potret buruk pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Gizi buruk menjadi perhatian masyarakat ketika media mengangkat kasus-kasus meninggalnya anak-anak di banyak daerah karena malnutrisi. Bagaimana pendekatan penanganannya oleh Pemerintah dan masyarakat?

Pengurangan jumlah penderita malnutrisi menjadi salah satu target Tujuan Perkembangan Milenium (Millenium Development Goals atau MDGs). Indonesia berkomitmen untuk mengurangi hingga setidaknya tinggal 18% penduduk yang mengalami malnutrisi pada tahun 2015, di mana angka tahun ini masih 28%, sementara pelaksanaan MDGs tahun ini sudah memasuki periode sepertiga terakhir.
Program perbaikan gizi masyarakat dalam beberapa tahun ini sudah masuk dalam program tugas wajib Pemerintah Daerah. Namun bagaimana pelaksanaannya di lapangan?

PENCEGAHAN
Tindakan pencegahan terhadap marasmus dapat dilaksanakan dengan baik bila penyebab diketahui. Usaha-usaha tersebut memerlukan sarana dan prasarana kesehatan yang baik untuk pelayanan kesehatan dan penyuluhan gizi.
1. Pemberian air susu ibu (ASI) sampai umur 2 tahun merupakan sumber energi yang paling baik untuk bayi
2. Ditambah dengan pemberian makanan tambahan yang bergizi pada umur 6 tahun ke atas
3. Pencegahan penyakit infeksi, dengan meningkatkan kebersihan lingkungan dan kebersihan perorangan
4. Pemberian imunisasi.
5. Mengikuti program keluarga berencana untuk mencegah kehamilan terlalu kerap.
6. Penyuluhan/pendidikan gizi tentang pemberian makanan yang adekuat merupakan usaha pencegahan jangka panjang.
7. Pemantauan (surveillance) yang teratur pada anak balita di daerah yang endemis kurang gizi, dengan cara penimbangan berat badan tiap bulan

IMPLIKASI KEBIJAKAN
Investasi di sumber daya manusia
Investasi sektor publik dalam bidang pendidikan, gizi dan KB berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan penduduk miskin. Investasi serupa juga memperkuat pendapatan yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi.
Gambaran penting dari investasi di sumber daya manusia merupakan suatu derajat sinergi yang dapat dicapai. Investasi pada pendidikan perempuan, contohnya mem-promosikan pening-katan di bidang kesehatan dan gizi serta mengurangi fertili-tas saat anak perempuan me-masuki usia reproduksi. Investasi di bidang KB juga mengarah ke pengurangan fertilitas dan melebarkan jarak kelahiran berhubungan dengan peningkatan di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi dan pendidikan.
Di banyak negara Asia, ada peningkatan perhatian tentang tidak efisiennya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan KB yang diberikan oleh pemerintah. Satu pendekatan untuk meningkatkan efisiensi adalah desentralisasi pelayanan pemerintah. Beberapa negara memberikan porsi yang lebih besar kepada LSM dan sektor swasta dalam menyediakan pelayanan sosial untuk masyarakat miskin.
Perhatian lainya adalah untuk menjamin investasi dalam sumber daya manusia yang menguntungkan penduduk miskin seperti halnya kelompok penduduk yang tidak diuntungkan, mencakup perempuan, anak-anak, penduduk desa, etnis minoritas dan kelompok agamawan.

Memperkuat pertumbuhan ekonomi
Pengalaman negara ekonomi industri baru di Asia, seperti Korea Selatan dan Taiwan, menunjukkan bahwa seluruh kerangka kebijakan berdasarkan insentif pasar dan orientasi mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan karena pertumbuhan meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja, salah satu aset yang tersedia di negara miskin.
Antara tahun 1965 dan 1990, ekonomi Asia Timur yang menekankan pasar untuk terlaksana dengan bebas dan konsisten untuk perdagangan rata-rata lebih cepat 2 point persen per tahun, dibandingkan dengan ekonomi Asia Selatan yang lebih kaku dan tertutup untuk perdagangan.
Pendekatan yang paling sukses untuk mengurangi kemiskinan adalah berdasarkan pada kerangka kebijakan keseluruhan yang memperkuat pertumbuhan ekonomi, dengan tekanan pada sektor yang memberikan pekerjaan untuk penduduk miskin. Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi me-nguntungkan masyarakat yang tidak beruntung, kebijakan harus menggunakan investasi yang tepat di sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan KB.

Usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) adalah kegiatan masyarakat untuk melembagakan upaya peningaktan gizi yang dimulai i keluarga yang mempunyai anak balita adalah :
1. setiap ibu menimbangkan balitanya setiap bulan
2. semua anak disususi 2 tahun atau lebih dan mendapat tambahan makanan lainyya sesuai kebuhtuhannya.
3. semua anak usia 1-5 tahun minum satu kapsul viatamin a dosis tinggi setiap enam bulan sekali
4. setiap anak mencret segera diberi minuman yang ada di rumah atau larutan gula garam atau larutan oralit.
5. setiap ibu hamil dan menyusui makan 1-2 piring makanan bergizi lebih banyak dari biasanya.
6. setiap ibu hamil minum satu tablet tambah darah setiap hari sejak sejak hamil 7 bulan
7. setiap pekarangan dimanfaatkan untuk peningkatan gizi keluarga
8. setiap pasangan usia subur mengerti dan melaksanakan KB
9. setiap anak umur 2-12 bulan memperoleh imunisasi lengkap
10. setiap ibu hamil memeriksa diri secara teratur ke bidan atau petugas kesehatan terlatih
11. setiap ibu hamil mendapat 2 kali imunisasi TT
12. setiap keluarga menggunakan garam beryodium dalam masaknnya sehari-hari

Untuk mengatasi kasus kurang gizi memerlukan peranan dari keluarga, praktisi kesehatan, maupun pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan kualitas Posyandu, jangan hanya sekedar untuk penimbangan dan vaksinasi, tapi harus diperbaiki dalam hal penyuluhan gizi dan kualitas pemberian makanan tambahan, pemerintah harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat agar akses pangan tidak terganggu.

Para ibu khususnya harus memiliki kesabaran bila anaknya mengalami problema makan, dan lebih memperhatikan asupan makanan sehari-hari bagi anaknya. Anak-anak harus terhindar dari penyakit infeksi seperti diare ataupun ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas).

Semua nutrisi penting bagi anak dalam usia pertumbuhan. Prof. Ali berpesan untuk memperhatikan asupan sayur dan pangan hewani (lauk pauk), konsumsi susu tetap dipertahankan, jangan terlalu banyak makanan cemilan (junk food) yang akan menyebabkan anak kurang nafsu makan. Perhatikan juga asupan empat sehat lima sempurna dengan kuantitas yang cukup. Program pencegahan dengan suplemen bergizi (kalori tinggi), snack di antara menu utama, pemberian susu formula, vitamin dan mineral.
Permasalahan gizi buruk harus di atasi dengan segera, perlu di buat program jangka panjang, peningkatan kapasitas kerja, dan penderita gizi buruk harus dirawat.
Pada bayi asupan gizi yang terbaik adalah dengan pemberian ASI ibu selama dua tahun. Pemberian ASI sebenarnya adalah proses pengenalan awal makanan padat dari ibu kepada anaknya. Karena berbagai makanan yang dimakan oleh ibu ditransfer ke anak dalam bentuk ASI. Si Ibu makan rendang, gado-gado dan lainnya, anak turut menikmatinya. ASI perlu diperhatikan kapan si anak lapar atau sudah kenyang dapat dilihat dari perilakunya. Bila lapar ia nangis, sedangkan bila sudah kenyang ia akan menolak diberi ASI (menggeleng kepala/buang muka-jaim) atau menatap tajam. “Bila bayi bisa berbicara ia akan berkata “NO More-No More, Mom”, ujar dr. Aryono Hendarto.
Berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa, seorang bayi adalah sehat pada 6 bulan pertama, lalu sekitar 26 % dari mereka menjadi Gizi kurang pada usia 12 bulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelainan gizi muncul pada saat pemberian MP ASI. Solusi yang paling baik untuk mengatasi masalah gizi adalah, pencegahan dan peningkatan gizi.
Pemberdayaan masyarakat diperlukan, supaya tidak ada ketergantungan terhadap bantuan.

Solusi masalah malnutrisi dari perspektif ekonomi, sosial dan budaya menurut Maria Hartiningsih Roy Tjong

Studi kasus yang pernah di lakukan di NTT, memperlihatkan bahwa faktor sosial dan budaya seperti pesta adat dan belis adalah salah satu cara pemiskinan masyarakat, yang pada akhirnya akan membuat muncul isu Gizi kurang.
Indonesia yang terdiri lebih dari 600 budaya, mempunyai dampak positif dan negatif masing-masing.
Gizi Kurang dan gizi buruk hanya “ tip of the ice berg “. Dasarnya adalah masalah yang sangat besar, saling kait mengkait antara masalah politik, sosial , ekonomi dan budaya. Pemerintah harus dapat mengurai kerumitan itu, dan tentunya di bantu oleh LSM yang bergerak di bidangnya masing-masing.

PENCEGAHAN KKP
Banyak orang yang beranggapan bahwa faktor utama pada malnutrisi itu kemelaratan, sehingga malnutrisi hanya dapat diperbaiki dengan perbaikan status sosial dan ekonomi masyarakat. Walaupun pendapat tersbut mengandung banyak kebenaran, ini tidak berarti bahwa para petugas kesehatan lalu menjadi putus asa dan melepaskan tanggung jawab dalam hal pencegahan KKP.
Tindakan pencegahan KKP bertujuan untuk mengurangi insiden KKP dan menurunkan angka kematian sebagai akibatnya. Usaha disebut tadi mungkin dapat ditanggulangi oleh petugas kesehatan tanpa menunggu perbaikan status ekonomi golongan yang berkepentingan. Akan tetapi tujuan yang lebih luas dalam pencegahan KKP ialah memperbaiki pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak-anak Indonesia sehingga dapat menghasilkan manusia Indonesia yang dapat bekerja baik dan memiliki kecerdasan yang cukup.
Oleh sebab akar-akar malnutrisi menjalar melampaui jangkauan bldang kesehatan dan gizi, akan tetapi mengenai pula lingkungan tradisi dan keadaan ekonomi rakyat, maka inisiatif tunggal dari petugas kesehatan tidak mungkin dapat mencapai tujuan yang luas ini.
Tindakan pencegahan KKP harus dilaksanakan secara nasional dan hal ini memerlukan analisa, perencanaan yang luas dan sistematis. Perencanaan program intervensi sendiri merupakan prosedur yang kompleks dan memerlukan kerjasama para ahli berbagai bidang dan disiplin seperti ahli-ahli dari departemen kesehatan, pendidikan, perdagangan, perhubungan dan sebagainya.
Perbaikan status gizi jangka panjang bergantung kepada pemberian makanan sehari-hari pada anak-anak, yang harus mengandung cukup energi maupun zat-zat gizi esensial. Masukan (intake) bahan makanan yang kurang maupun berlebihan terus-menerus akan mengganggu pertimbuhan dan kesehatan anak-anak tersebut akan tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa kebutuhan tiap orang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti umur, berat badan, jenis kelamin, aktivitasnya, suhu lingkungan dimana mereka berada, keadaan sakit, dan sebagainya. Terutama pada anak-anak infestasi parasit dan infeksi kuman dapat mengubah kebutuhan makanan sehari-hari.
Persediaan dan kebutuhan bahan makanan juga dipengaruhi berbagai faktor, misalnya keadaan ekonomi, sosial dan polotik. Makan perencanaan yang efektif memerlukan survei, waktu dan dibicarakan oleh para ahli berulang-ulang. Perencanaan yang realistis harus didasarkan pada perkiraan persediaan bahan makanan maupun keperluannya pada waktu yang akan datang.
Adapun berbagai macam cara intervensi gizi, masing-masing untuk mengatasal satu atau lebih dari satu faktor dasar penyebab KKP yaitu:
1. Meningkatkan hasil produksi pertanian supaya persediaan bahan makanan menjadi yang lebih banyak, yang sekaligus merupakan tambahan pengahasilan rakyat seperti dikemukakan Presiden Soeharto pada peresmian pabrik pupuk fospat (TSP) unit II di Gresik pada tanggal 30 Juli 1983.
2. Penyediaan makanan formula yang mangandung tinggi protein dan tinggi energi untuk anak-anak yang disapih. Makanan demikian pada umumnya tidak terdapat dalam diet tradisi, tetapi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat pada anak-anak berumur 6 bulan keatas. Formula tersebut dapat diberikan dalam program pemberian makanan tambahan maupun dipasarkan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pembuatan makanan demikian juga dapat diajarkan pada masyarakat sehingga juga merupakan pendidikan gizi.
3. Memperbaiki infrastruktur pemasaran, infrastruktur pemasaran yang tidak baik akan berpengaruh negatif terhadap harga maupun kualitas bahan makanan. Hal ini sudah ditanggulangi pemerintah melalui Bulog.
4. Subsidi harga bahan makanan. Intervensi demikian bertujuan untuk membantu mereka yang sangat terbatas penghasilannya. Pada hakekatnya pemerintah sudah memberikan subsidi yang cukup besar kepada petani melalui program intensifikasi padi. Oleh proyek bimas dikeluarkan dana antara lain untuk membiayai kegiatan operasional sepeti pembinaan, penyuluhan, latihan dan sebagainya.
5. Pemberian makanan suplementer. Dalam hal ini makanan diberikan .secara cuma-cuma atau dijiual dengan harga minim. Makanan semacam ini terutama ditujukan terutama pada anak-anak yang termasuk golongan umur rawan akan penyakit KKP. Makanan tersebut dapat disediakan pada waktu-waktu tertentu di Puskesmas maupun diberikan secara periodik untuk dibawa pulang. Cara yang disebut belakangan ini biasanya kurang manfaatnya karena makanan yan seharusnya diberikan pada anak-anak yang membutuhkannya, dibagikan kepada seluruh keluarga atau dijual.
6. Pendidikan gizi. Tujuan pendidikan gizi ialah untuk mengajar rakyat mengubah kebiasaan mereka dalam menanam bahan makanan dan cara menghidangkan makanan supaya mereka dan anak-anaknya mendapat makanan yang lebih baik mutunya. Menurut Hofvandel (1983) pendidikan gizi akan berhasi jika:
a. penduduk diikutsertakan dalam pembuatan rencana, menjalankan rencana tersebut, serta ikut menilai hasilnya.
b. rencana tersebut tidak banyak kebiasaan yang sudah turun temurun.
c. anjuran cara pemberian makanan yang diulang pada setiap kesempatan dan situasi.
d. semua pendidik atau mereka yang diberi tugas untuk memberikan penerangan pada masyarakat yang memberi anjuran yang sama.
e. mendiskusilran anjuran dengan kelompok yang terdiri dari para ibu serta anggota masyarakat lainnya, sebab keputusan yang diambil oleh satu kelompok lebih mudah dijalankan daripada seorang ibu saja.
f. pejabat kesehatan, teman-teman, dan anggota keluarga memberikan bantuan aktif dalam memperaktekkan anjuran itu.
g. orang tua maupun anggota masyarakat lainnya dapat melihat hasil yang menguntungkan atas praktek anjuran itu.
7. Pendidikan dan pemeliharaan kesehatan:
a. pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu misalnya di BKIA, Puskesmas dan posyandu
b. melakukan imunisasi terhadap penyakit-penyakit infeksi yang prevalensinya tinggi.
c. memperbaiki higiene lingkungan dengan menyediakan air minum, tempat membuang air besar (WC).
d. mendidik rakyat untuk membuang air besar di tempat-tempat tertentu atau di tempat yang sudah disediakan, memasak air minum, memakai sendal atau sepatu untuk menghindari infeksl dari parasit., membersihkan rumah serta isinya dan memasang jendela-jendela untuk mendapat hawa segar.
e. menganjurkan rakyat untuk mengunjungi puskesmas secepatnya jika kesehatannya terganggu.
f. menganjurkan keluarga berencana. Petros Bemazian (1970) berpendapat bahwa Child spacing merupakan faktor yang sangat penting untuk status gizi ibu maupun anaknya. Dampak kumulatif kehamilan yang berturut-turut dan dimulai pada umur muda dalam kehidupan seorang ibu dapat mengakibatkan deplesi zat-zat gizi orang tersebut.

Produktivitas yang bermutu

PRODUKTIITAS KERJA YANG BERMUTU YANG BERKAITAN DENGAN KESEHATAN INDIVIDU DAN PUBLIK

1. DEFINISI
Pada dasarnya konsep Produktivitas merupakan perpaduan antara Efektif dan Efisien, dimana efektif merupakan melakukan hal-hal yang benar (do right thing), sedangkan efisien adalah kita melakukan kegiatan tersebut dengan cara yang benar (do the thing right), Jadi kalau keduanya digabung maka kita akan menjadi orang yang produktif yaitu orang yang mampu menghasilan banyak hal untuk waktu yang diberikan / tersedia (Donald)
Sehat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari rasa sakit); waras.
Sedangkan menurut menurut UU 23 tahun 1992, (bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir 1) kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Menurut WHO 1947,Sehat adalah a state of completely physical, mental, and social well being and not merly the absent of disease or infirmity (Suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan sosial tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan)

2. Hubungan Antara Kesehatan Dan Produktifitas Kerja
Tema sentral pembangunan nasional dalam GBHN adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia ke arah peningkatan kecerdasan dan produktivitas kerja. Salah satu upaya yang mempunyai dampak cukup penting terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah upaya peningkatan status gizi masyarakat. Status gizi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas hidup dan produktivitas kerja. Sejalan dengan itu perlu perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan kerja serta faktor-faktor yang erat hubungannya seperti keadaan gizi golongan pekerja serta cara-cara untuk memperbaiki status golongan ini semakin penting untuk diteliti.
Zat gizi adalah zat-zat yang diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi, mempunyai nilai yang sangat penting (tergantung dari macam-macam bahan makanannya) untuk memperoleh energi guna melakukan kegiatan fisik sehari-hari bagi para pekerja. Termasuk dalam memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan yaitu penggantian sel-sel yang rusak dan sebagai zat pelindung dalam tubuh (dengan cara menjaga keseimbangan cairan tubuh). Proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan yang terpelihara dengan baik akan menunjukkan baiknya kesehatan yang dimiliki seseorang. Seseorang yang sehat tentunya memiliki daya pikir dan daya kegiatan fisik sehari-hari yang cukup tinggi (Marsetyo dan Kartasapoetra, 1991).
Tubuh manusia memerlukan sejumlah pangan dan gizi secara tetap, sesuai dengan standar kecukupan gizi, namun kebutuhan tersebut tidak selalu dapat terpenuhi. Penduduk yang miskin tidak mendapatkan pangan dan gizi dalam jumlah yang cukup. Mereka menderita lapar pangan dan gizi, mereka menderita gizi kurang. (Sri Handajani, 1996). Keadaan gizi seseorang merupakan gambaran apa yang dikonsumsinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Bila kekurangan itu ringan, tidak akan dijumpai penyakit defisiensi yang nyata, tetapi akan timbul konsekwensi fungsional yang lebih ringan dan kadang-kadang tidak disadari kalau hal tersebut karena factor gizi (Ari Agung, 2002).
Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya tubuh melakukan pemeliharaan dengan mengganti jaringan yang sudah aus, melakukan kegiatan, dan pertumbuhan sebelum usia dewasa. Agar tubuh dapat menjalankan ketiga fungsi tersebut diperlukan sejumlah gizi setiap hari, yang didapat melalui makanan. Diperkirakan 50 macam senyawa dan unsur yang harus diperoleh dari makanan dengan jumlah tertentu setiap harinya. Bila jumlah yang diperlukan tidak terpenuhi maka kesehatan yang optimal tidak dapat dicapai (Ari Agung, 2002).
C. Metode peningkatan status kesehatan pegawai
Pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan individu saat ini dan sebagai usaha untuk memelihara kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan sebagai screening adalah suatu bentuk tindakan pencegahan dan sering digunakan untuk mendeteksi adanya suatu penyakit secara dini.
Melalui pemeriksaan kesehatan yang tepat dan teliti dapat membantu dalam mendeteksi suatu penyakit yang tidak diketahui sebelumnya karena tidak menimbulkan keluhan pada individu yang bersangkutan. Penyakit dan gangguan kesehatan yang dapat dideteksi lebih dini tentu dapat mempermudah kontrol dan tindakan pengobatan sehingga mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius dan yang tidak kalah penting adalah tidak mengurangi kualitas hidup individu tersebut.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas kerja serta mencegah terjadinya penyakit pada pekerja akibat dari kondisi kerjanya. Kapasitas dan produktivitas pegawai juga ditentukan oleh keadaan kesehatannya. Dimana hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kebiasaan hidup sehari-hari dan kondisi lingkungan pekerjaan, yang pada akhirnya akan ikut menentukan kinerja masing-masing pegawai. Bersandar pada pengertian inilah maka penting untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada seluruh pegawai.
Tujuan dari pemeriksaan kesehatan kepada pegawai adalah untuk memberi jaminan pegawai tersebut cocok untuk dipekerjakan dan tetap dalam keadaan bugar sepanjang masa kerja. Selain itu juga sebagai deteksi dini (screening) dan penanganan penyakit akibat kerja/penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.
Pelaksanaan dari pemeriksaan kesehatan pegawai juga memiliki landasan hukum yang mengatur, yaitu sesuai dengan UU Kesehatan no.23 / 1992, pasal 23, ayat 2 : Kesehatan Kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.
D. Kesimpulan
Produktifitas merupakan paduan antara kerja yang efektif dan efisien, sedangkan orang yang produktif adalah orang yang sanggup menghasilkan banyak produksi dengan waktu yang terbatas.
Kesehatan individu merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan produktifitas seseorang, karena dengan tubuh yang sehat, gizi yang cukup, sesorang dapat bekerja optimal yang dampaknya pada peningkatan produktifitas.
Pemeriksaan kesehatan secara dini terhadap karyawan/pegawai pada suatu daerah merupakan salah satu metode dalam menjaga kesehatan pekerja karena dengan melakukan screening secara dini dapat diketahui kondisi kesehatan pegawai sehingga dapat dicegah dari kemungkinan terkena penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Gunawan, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Pegawai Biro Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, http://digilib.usu.ac.id/download/fe/tesis-ade%20gunawan.pdf

Donald, Produktif = Efektif + Efisien, http://www.gayahidupdigital.com/2006/08/31 /produktif-efektif-efisien/

I Gusti Ayu Ari Agung, Pengaruh Perbaikan Gizi Kesehatan Terhadap produktivitas kerja, http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/2_%20naskah%20iga%20ary%20agung.pdf

Mutu Bulan Mokoginta, SE, MSi., Menuju Aparat Pemerintahan yang Efisien Dan Efektif, http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=4103&Itemid.

Ruri Diah Pamela , dr., Medical Check Up sebagai Screening Status Kesehatan Karyawan, http://ruripamela.multiply.com/journal/item/26/Medical_Check_Up_sebagai_Screening_Status_Kesehatan_Karyawan

ABADi

ABADI

Ku tercenung saat dirimu……..

Mengharapkan satu keabadian

dariku………

ku tak tahu

karna ku tau

hanya Tuhan sajalah yang abadi………..

 

Ingin ku persembahkan padamu sebongkah harta

Tapi…………..

Ku tahu

Tiada harta yang abadi

 

Ingin ku haturkan padamu segenggam cinta

Tapi…………

Ku sendiri………….

tidak memilikinya

 

Ku terdiam

Ku terpaku

Dalam gugup

Kembali

Ku termenung…….

 

Mencari satu yang abadi

Tuk

Kupersembahkan padamu

 

Dalam keterpakuan ku

Diam ku berkata

Dengan gugup dan terbata-bata

Bahwa….

Hanya ilmu dan kata-kata yang akan

Abadi

Meski….

Pemberi ilmu ….

Atau

Penyampai kata

Tiada ………………..

ABADI………………….