Sekali lagi, sering dan selalu kita ingat dan diingatkan untuk mengoreksi tentang apa yang telah kita lakukan ditahun yang lampau, setiap kesalahan dan kebaikan yang terus berkejaran hingga mencapai ke satu titik mana yang lebih banyak mana yang lebih berat, mana yang lebih dominan dalam hidup dan kehidupan,

Selalu dan sering kita terperanjat saat mengingat kemasa lalu kita baru tersadar bahwa tidak banyak kebijakan yang dilakukan malah sebaliknya keburukanlah yang terus bertambah, bak kata pepatah besar pasak dari tiang, lebih besar salah dari pada benar, gak balik modal, bangkrut, rugi istilah seorang enterpreneur,

Selalu dan telah terlalu sering keterperanjatan itu terjadi disetiap malam-malam perenungan akhir tahun, namun mengapa kesalahan tersebut tetap saja terjadi dan kita lakukan ditahun berikut, bahkan pada saat melakukan perayaan malam pergantian tahun itu sendiripun kita juga melakukan kesalahan ….

Sering kali dan selalu saja kekeliruan, kekhilafan, kesalahan, dosa, alpa, kecerobohan berlari melesat jauh  meninggalkan catatan amal, pahala, kebajikan, kebaikan, dalam catatan para malaikat dalam setiap waktu, dan detik-detik dalam kehidupan yang telah dan akan kita alami.

SEKARANG…. tibalah saat adanya sebuah akselerasi dari KITA…. ya dari dalam diri kita SENDIRI untuk menentukan jalan hidup ini apakah kan terus begini atau melakukan lompatan-lompatan yang jauh tuk mengejar ketertinggalan kebajikan yang telah kita catatkan yang entah berapa lama dapat kita capai sebagai akibat kelalaian KITA selama ini… karna dimasa pengejaran tersebut bukan tidak mungkin kita tetap melakukan kebodohan, kesalahan dan dosa yang mungkin tak kan sanggup kita kejar sampai akhir hayat menyentuh ujung kehidupan kita…..

Untuk sebuah perenungan dan instrospeksi bagi ku dan kalian..

Jambi….. 31 Desember 2009

1. Puasa sunnah tiap hari Senin dan Kamis

2. Puasa Tiga Hari Setiap Bulan (Tanggal 13,14,15 di kalender Islam)

- 10, 11, 12 Januari 2009/Muharram 1430 H

 - 8, 9, 10 Februari 2009/Shafar 1430 H

 - 10, 11, 12 Maret 2009/Rabi’ul Awwal 1430 H

 - 9, 10, 11 April 2009/Rabi’ul Akhir 1430 H

- 8, 9, 10 Mei 2009/Jumadil Awwal 1430 H

 - 6, 7, 8 Juni 2009/Jumadil Akhir 1430 H

 - 6, 7, 8 Juli 2009/Rajab 1430 H

- 4, 5, 6 Agustus 2009/Sya’ban 1430 H

 - Puasa (wajib) Ramadhan 1430 H – 22 Agustus – 19 September 2009

***t275: dengan demikian, tidak ada puasa sunnah 3 hari di bulan Ramadhan..***

 - 2, 3, 4 Oktober 2009/Syawwal 1430 H

 - 1, 2, 3 November 2009/Dzulqa’idah 1430 H

- 30 November, 1, 2 Desember 2009/Dzulhijjah 1430 H

. ***tgl 30 November = hari Tasyriq, tidak boleh berpuasa***

 3. Puasa Sepertiga Bulan

 - Yakni di bulan Dzulhijjah. Antara 18 November – 17 Desember 2009.

 Puasa tanggal 9 Dzulhijjah (Arafah) bagi selain orang yang melaksanakan haji.

 Tanggal 26 November 2009. Tidak boleh berpuasa : Hari Idul Adha – 10 Dzulhijjah / 27 November 2009. Hari tasyriq 11,12,13 Dzulhijjah / 28, 29, 30 November 2009. 4. Puasa Bulan Muharram

 - ‘Asyura’ selama 3 hari

- 9, 10, 11 Muharram Sangat dianjurkan tanggal 9 dan 10 (Tasu’a dan ‘Asyura) 6, 7, 8 Januari 2009.

 5. Puasa pada sebagian bulan Sya’ban Antara 23 Juli – 21 Agustus 2009.

6. Puasa pada bulan Syawal – 6 hari Tidak diperkenankan puasa pada 1 Syawal (20 September 2009) Antara 20 September – 19Oktober 2009.

 7. Puasa Daud – berpuasa selang seling Berpuasa satu hari lalu berbuka satu hari. *kecuali hari2 yang dilarang berpuasa

Berbagai upaya perbaikan gizi yang selama ini dilakukan telah mampu menurunkan prevalensi KEP. Data Susenas tahun 1989, 1992, 1995 dan 1998 menunjukkan penurunan prevalensi KEP total dari 47,8% pada tahun 1989 menjadi 41,7% (1992), 35,0% (1995) dan 33,4% pada tahun 1998. Distribusi frekuensi KEP menurut wilayah sangat bervariasi. Beberapa propinsi mempunyai angka KEP relatif rendah yaitu di bawah 30% (target Repelita VI), sementara di beberapa propinsi lain masih
tinggi. Namun krisis ekonomi berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997 menimbulkan berbagai dampak, termasuk terhadap derajat kesehatan dan keadaan gizi masyarakat berupa antara lain peningkatan jumlah penderita KEP yang ditandai dengan ditemukannya penderita gizi buruk yang selama 10 tahun terakhir sudah jarang ditemui.2

Masalah gizi buruk masih dialami oleh anak-anak di berbagai tempat di Indonesia dari tahun ke tahun. Ini menjadi potret buruk pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Indonesia. Gizi buruk menjadi perhatian masyarakat ketika media mengangkat kasus-kasus meninggalnya anak-anak di banyak daerah karena malnutrisi. Bagaimana pendekatan penanganannya oleh Pemerintah dan masyarakat?

Pengurangan jumlah penderita malnutrisi menjadi salah satu target Tujuan Perkembangan Milenium (Millenium Development Goals atau MDGs). Indonesia berkomitmen untuk mengurangi hingga setidaknya tinggal 18% penduduk yang mengalami malnutrisi pada tahun 2015, di mana angka tahun ini masih 28%, sementara pelaksanaan MDGs tahun ini sudah memasuki periode sepertiga terakhir.
Program perbaikan gizi masyarakat dalam beberapa tahun ini sudah masuk dalam program tugas wajib Pemerintah Daerah. Namun bagaimana pelaksanaannya di lapangan?

PENCEGAHAN
Tindakan pencegahan terhadap marasmus dapat dilaksanakan dengan baik bila penyebab diketahui. Usaha-usaha tersebut memerlukan sarana dan prasarana kesehatan yang baik untuk pelayanan kesehatan dan penyuluhan gizi.
1. Pemberian air susu ibu (ASI) sampai umur 2 tahun merupakan sumber energi yang paling baik untuk bayi
2. Ditambah dengan pemberian makanan tambahan yang bergizi pada umur 6 tahun ke atas
3. Pencegahan penyakit infeksi, dengan meningkatkan kebersihan lingkungan dan kebersihan perorangan
4. Pemberian imunisasi.
5. Mengikuti program keluarga berencana untuk mencegah kehamilan terlalu kerap.
6. Penyuluhan/pendidikan gizi tentang pemberian makanan yang adekuat merupakan usaha pencegahan jangka panjang.
7. Pemantauan (surveillance) yang teratur pada anak balita di daerah yang endemis kurang gizi, dengan cara penimbangan berat badan tiap bulan

IMPLIKASI KEBIJAKAN
Investasi di sumber daya manusia
Investasi sektor publik dalam bidang pendidikan, gizi dan KB berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan penduduk miskin. Investasi serupa juga memperkuat pendapatan yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi.
Gambaran penting dari investasi di sumber daya manusia merupakan suatu derajat sinergi yang dapat dicapai. Investasi pada pendidikan perempuan, contohnya mem-promosikan pening-katan di bidang kesehatan dan gizi serta mengurangi fertili-tas saat anak perempuan me-masuki usia reproduksi. Investasi di bidang KB juga mengarah ke pengurangan fertilitas dan melebarkan jarak kelahiran berhubungan dengan peningkatan di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi dan pendidikan.
Di banyak negara Asia, ada peningkatan perhatian tentang tidak efisiennya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan KB yang diberikan oleh pemerintah. Satu pendekatan untuk meningkatkan efisiensi adalah desentralisasi pelayanan pemerintah. Beberapa negara memberikan porsi yang lebih besar kepada LSM dan sektor swasta dalam menyediakan pelayanan sosial untuk masyarakat miskin.
Perhatian lainya adalah untuk menjamin investasi dalam sumber daya manusia yang menguntungkan penduduk miskin seperti halnya kelompok penduduk yang tidak diuntungkan, mencakup perempuan, anak-anak, penduduk desa, etnis minoritas dan kelompok agamawan.

Memperkuat pertumbuhan ekonomi
Pengalaman negara ekonomi industri baru di Asia, seperti Korea Selatan dan Taiwan, menunjukkan bahwa seluruh kerangka kebijakan berdasarkan insentif pasar dan orientasi mengarah ke pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan karena pertumbuhan meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja, salah satu aset yang tersedia di negara miskin.
Antara tahun 1965 dan 1990, ekonomi Asia Timur yang menekankan pasar untuk terlaksana dengan bebas dan konsisten untuk perdagangan rata-rata lebih cepat 2 point persen per tahun, dibandingkan dengan ekonomi Asia Selatan yang lebih kaku dan tertutup untuk perdagangan.
Pendekatan yang paling sukses untuk mengurangi kemiskinan adalah berdasarkan pada kerangka kebijakan keseluruhan yang memperkuat pertumbuhan ekonomi, dengan tekanan pada sektor yang memberikan pekerjaan untuk penduduk miskin. Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi me-nguntungkan masyarakat yang tidak beruntung, kebijakan harus menggunakan investasi yang tepat di sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan KB.

Usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) adalah kegiatan masyarakat untuk melembagakan upaya peningaktan gizi yang dimulai i keluarga yang mempunyai anak balita adalah :
1. setiap ibu menimbangkan balitanya setiap bulan
2. semua anak disususi 2 tahun atau lebih dan mendapat tambahan makanan lainyya sesuai kebuhtuhannya.
3. semua anak usia 1-5 tahun minum satu kapsul viatamin a dosis tinggi setiap enam bulan sekali
4. setiap anak mencret segera diberi minuman yang ada di rumah atau larutan gula garam atau larutan oralit.
5. setiap ibu hamil dan menyusui makan 1-2 piring makanan bergizi lebih banyak dari biasanya.
6. setiap ibu hamil minum satu tablet tambah darah setiap hari sejak sejak hamil 7 bulan
7. setiap pekarangan dimanfaatkan untuk peningkatan gizi keluarga
8. setiap pasangan usia subur mengerti dan melaksanakan KB
9. setiap anak umur 2-12 bulan memperoleh imunisasi lengkap
10. setiap ibu hamil memeriksa diri secara teratur ke bidan atau petugas kesehatan terlatih
11. setiap ibu hamil mendapat 2 kali imunisasi TT
12. setiap keluarga menggunakan garam beryodium dalam masaknnya sehari-hari

Untuk mengatasi kasus kurang gizi memerlukan peranan dari keluarga, praktisi kesehatan, maupun pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan kualitas Posyandu, jangan hanya sekedar untuk penimbangan dan vaksinasi, tapi harus diperbaiki dalam hal penyuluhan gizi dan kualitas pemberian makanan tambahan, pemerintah harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat agar akses pangan tidak terganggu.

Para ibu khususnya harus memiliki kesabaran bila anaknya mengalami problema makan, dan lebih memperhatikan asupan makanan sehari-hari bagi anaknya. Anak-anak harus terhindar dari penyakit infeksi seperti diare ataupun ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas).

Semua nutrisi penting bagi anak dalam usia pertumbuhan. Prof. Ali berpesan untuk memperhatikan asupan sayur dan pangan hewani (lauk pauk), konsumsi susu tetap dipertahankan, jangan terlalu banyak makanan cemilan (junk food) yang akan menyebabkan anak kurang nafsu makan. Perhatikan juga asupan empat sehat lima sempurna dengan kuantitas yang cukup. Program pencegahan dengan suplemen bergizi (kalori tinggi), snack di antara menu utama, pemberian susu formula, vitamin dan mineral.
Permasalahan gizi buruk harus di atasi dengan segera, perlu di buat program jangka panjang, peningkatan kapasitas kerja, dan penderita gizi buruk harus dirawat.
Pada bayi asupan gizi yang terbaik adalah dengan pemberian ASI ibu selama dua tahun. Pemberian ASI sebenarnya adalah proses pengenalan awal makanan padat dari ibu kepada anaknya. Karena berbagai makanan yang dimakan oleh ibu ditransfer ke anak dalam bentuk ASI. Si Ibu makan rendang, gado-gado dan lainnya, anak turut menikmatinya. ASI perlu diperhatikan kapan si anak lapar atau sudah kenyang dapat dilihat dari perilakunya. Bila lapar ia nangis, sedangkan bila sudah kenyang ia akan menolak diberi ASI (menggeleng kepala/buang muka-jaim) atau menatap tajam. “Bila bayi bisa berbicara ia akan berkata “NO More-No More, Mom”, ujar dr. Aryono Hendarto.
Berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa, seorang bayi adalah sehat pada 6 bulan pertama, lalu sekitar 26 % dari mereka menjadi Gizi kurang pada usia 12 bulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelainan gizi muncul pada saat pemberian MP ASI. Solusi yang paling baik untuk mengatasi masalah gizi adalah, pencegahan dan peningkatan gizi.
Pemberdayaan masyarakat diperlukan, supaya tidak ada ketergantungan terhadap bantuan.

Solusi masalah malnutrisi dari perspektif ekonomi, sosial dan budaya menurut Maria Hartiningsih Roy Tjong

Studi kasus yang pernah di lakukan di NTT, memperlihatkan bahwa faktor sosial dan budaya seperti pesta adat dan belis adalah salah satu cara pemiskinan masyarakat, yang pada akhirnya akan membuat muncul isu Gizi kurang.
Indonesia yang terdiri lebih dari 600 budaya, mempunyai dampak positif dan negatif masing-masing.
Gizi Kurang dan gizi buruk hanya “ tip of the ice berg “. Dasarnya adalah masalah yang sangat besar, saling kait mengkait antara masalah politik, sosial , ekonomi dan budaya. Pemerintah harus dapat mengurai kerumitan itu, dan tentunya di bantu oleh LSM yang bergerak di bidangnya masing-masing.

PENCEGAHAN KKP
Banyak orang yang beranggapan bahwa faktor utama pada malnutrisi itu kemelaratan, sehingga malnutrisi hanya dapat diperbaiki dengan perbaikan status sosial dan ekonomi masyarakat. Walaupun pendapat tersbut mengandung banyak kebenaran, ini tidak berarti bahwa para petugas kesehatan lalu menjadi putus asa dan melepaskan tanggung jawab dalam hal pencegahan KKP.
Tindakan pencegahan KKP bertujuan untuk mengurangi insiden KKP dan menurunkan angka kematian sebagai akibatnya. Usaha disebut tadi mungkin dapat ditanggulangi oleh petugas kesehatan tanpa menunggu perbaikan status ekonomi golongan yang berkepentingan. Akan tetapi tujuan yang lebih luas dalam pencegahan KKP ialah memperbaiki pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak-anak Indonesia sehingga dapat menghasilkan manusia Indonesia yang dapat bekerja baik dan memiliki kecerdasan yang cukup.
Oleh sebab akar-akar malnutrisi menjalar melampaui jangkauan bldang kesehatan dan gizi, akan tetapi mengenai pula lingkungan tradisi dan keadaan ekonomi rakyat, maka inisiatif tunggal dari petugas kesehatan tidak mungkin dapat mencapai tujuan yang luas ini.
Tindakan pencegahan KKP harus dilaksanakan secara nasional dan hal ini memerlukan analisa, perencanaan yang luas dan sistematis. Perencanaan program intervensi sendiri merupakan prosedur yang kompleks dan memerlukan kerjasama para ahli berbagai bidang dan disiplin seperti ahli-ahli dari departemen kesehatan, pendidikan, perdagangan, perhubungan dan sebagainya.
Perbaikan status gizi jangka panjang bergantung kepada pemberian makanan sehari-hari pada anak-anak, yang harus mengandung cukup energi maupun zat-zat gizi esensial. Masukan (intake) bahan makanan yang kurang maupun berlebihan terus-menerus akan mengganggu pertimbuhan dan kesehatan anak-anak tersebut akan tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa kebutuhan tiap orang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti umur, berat badan, jenis kelamin, aktivitasnya, suhu lingkungan dimana mereka berada, keadaan sakit, dan sebagainya. Terutama pada anak-anak infestasi parasit dan infeksi kuman dapat mengubah kebutuhan makanan sehari-hari.
Persediaan dan kebutuhan bahan makanan juga dipengaruhi berbagai faktor, misalnya keadaan ekonomi, sosial dan polotik. Makan perencanaan yang efektif memerlukan survei, waktu dan dibicarakan oleh para ahli berulang-ulang. Perencanaan yang realistis harus didasarkan pada perkiraan persediaan bahan makanan maupun keperluannya pada waktu yang akan datang.
Adapun berbagai macam cara intervensi gizi, masing-masing untuk mengatasal satu atau lebih dari satu faktor dasar penyebab KKP yaitu:
1. Meningkatkan hasil produksi pertanian supaya persediaan bahan makanan menjadi yang lebih banyak, yang sekaligus merupakan tambahan pengahasilan rakyat seperti dikemukakan Presiden Soeharto pada peresmian pabrik pupuk fospat (TSP) unit II di Gresik pada tanggal 30 Juli 1983.
2. Penyediaan makanan formula yang mangandung tinggi protein dan tinggi energi untuk anak-anak yang disapih. Makanan demikian pada umumnya tidak terdapat dalam diet tradisi, tetapi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat pada anak-anak berumur 6 bulan keatas. Formula tersebut dapat diberikan dalam program pemberian makanan tambahan maupun dipasarkan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pembuatan makanan demikian juga dapat diajarkan pada masyarakat sehingga juga merupakan pendidikan gizi.
3. Memperbaiki infrastruktur pemasaran, infrastruktur pemasaran yang tidak baik akan berpengaruh negatif terhadap harga maupun kualitas bahan makanan. Hal ini sudah ditanggulangi pemerintah melalui Bulog.
4. Subsidi harga bahan makanan. Intervensi demikian bertujuan untuk membantu mereka yang sangat terbatas penghasilannya. Pada hakekatnya pemerintah sudah memberikan subsidi yang cukup besar kepada petani melalui program intensifikasi padi. Oleh proyek bimas dikeluarkan dana antara lain untuk membiayai kegiatan operasional sepeti pembinaan, penyuluhan, latihan dan sebagainya.
5. Pemberian makanan suplementer. Dalam hal ini makanan diberikan .secara cuma-cuma atau dijiual dengan harga minim. Makanan semacam ini terutama ditujukan terutama pada anak-anak yang termasuk golongan umur rawan akan penyakit KKP. Makanan tersebut dapat disediakan pada waktu-waktu tertentu di Puskesmas maupun diberikan secara periodik untuk dibawa pulang. Cara yang disebut belakangan ini biasanya kurang manfaatnya karena makanan yan seharusnya diberikan pada anak-anak yang membutuhkannya, dibagikan kepada seluruh keluarga atau dijual.
6. Pendidikan gizi. Tujuan pendidikan gizi ialah untuk mengajar rakyat mengubah kebiasaan mereka dalam menanam bahan makanan dan cara menghidangkan makanan supaya mereka dan anak-anaknya mendapat makanan yang lebih baik mutunya. Menurut Hofvandel (1983) pendidikan gizi akan berhasi jika:
a. penduduk diikutsertakan dalam pembuatan rencana, menjalankan rencana tersebut, serta ikut menilai hasilnya.
b. rencana tersebut tidak banyak kebiasaan yang sudah turun temurun.
c. anjuran cara pemberian makanan yang diulang pada setiap kesempatan dan situasi.
d. semua pendidik atau mereka yang diberi tugas untuk memberikan penerangan pada masyarakat yang memberi anjuran yang sama.
e. mendiskusilran anjuran dengan kelompok yang terdiri dari para ibu serta anggota masyarakat lainnya, sebab keputusan yang diambil oleh satu kelompok lebih mudah dijalankan daripada seorang ibu saja.
f. pejabat kesehatan, teman-teman, dan anggota keluarga memberikan bantuan aktif dalam memperaktekkan anjuran itu.
g. orang tua maupun anggota masyarakat lainnya dapat melihat hasil yang menguntungkan atas praktek anjuran itu.
7. Pendidikan dan pemeliharaan kesehatan:
a. pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu misalnya di BKIA, Puskesmas dan posyandu
b. melakukan imunisasi terhadap penyakit-penyakit infeksi yang prevalensinya tinggi.
c. memperbaiki higiene lingkungan dengan menyediakan air minum, tempat membuang air besar (WC).
d. mendidik rakyat untuk membuang air besar di tempat-tempat tertentu atau di tempat yang sudah disediakan, memasak air minum, memakai sendal atau sepatu untuk menghindari infeksl dari parasit., membersihkan rumah serta isinya dan memasang jendela-jendela untuk mendapat hawa segar.
e. menganjurkan rakyat untuk mengunjungi puskesmas secepatnya jika kesehatannya terganggu.
f. menganjurkan keluarga berencana. Petros Bemazian (1970) berpendapat bahwa Child spacing merupakan faktor yang sangat penting untuk status gizi ibu maupun anaknya. Dampak kumulatif kehamilan yang berturut-turut dan dimulai pada umur muda dalam kehidupan seorang ibu dapat mengakibatkan deplesi zat-zat gizi orang tersebut.

1. DEFINISI
Pada dasarnya konsep Produktivitas merupakan perpaduan antara Efektif dan Efisien, dimana efektif merupakan melakukan hal-hal yang benar (do right thing), sedangkan efisien adalah kita melakukan kegiatan tersebut dengan cara yang benar (do the thing right), Jadi kalau keduanya digabung maka kita akan menjadi orang yang produktif yaitu orang yang mampu menghasilan banyak hal untuk waktu yang diberikan / tersedia (Donald)
Sehat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari rasa sakit); waras.
Sedangkan menurut menurut UU 23 tahun 1992, (bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir 1) kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Menurut WHO 1947,Sehat adalah a state of completely physical, mental, and social well being and not merly the absent of disease or infirmity (Suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan sosial tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan)

2. Hubungan Antara Kesehatan Dan Produktifitas Kerja
Tema sentral pembangunan nasional dalam GBHN adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia ke arah peningkatan kecerdasan dan produktivitas kerja. Salah satu upaya yang mempunyai dampak cukup penting terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah upaya peningkatan status gizi masyarakat. Status gizi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas hidup dan produktivitas kerja. Sejalan dengan itu perlu perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan kerja serta faktor-faktor yang erat hubungannya seperti keadaan gizi golongan pekerja serta cara-cara untuk memperbaiki status golongan ini semakin penting untuk diteliti.
Zat gizi adalah zat-zat yang diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi, mempunyai nilai yang sangat penting (tergantung dari macam-macam bahan makanannya) untuk memperoleh energi guna melakukan kegiatan fisik sehari-hari bagi para pekerja. Termasuk dalam memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan yaitu penggantian sel-sel yang rusak dan sebagai zat pelindung dalam tubuh (dengan cara menjaga keseimbangan cairan tubuh). Proses tubuh dalam pertumbuhan dan perkembangan yang terpelihara dengan baik akan menunjukkan baiknya kesehatan yang dimiliki seseorang. Seseorang yang sehat tentunya memiliki daya pikir dan daya kegiatan fisik sehari-hari yang cukup tinggi (Marsetyo dan Kartasapoetra, 1991).
Tubuh manusia memerlukan sejumlah pangan dan gizi secara tetap, sesuai dengan standar kecukupan gizi, namun kebutuhan tersebut tidak selalu dapat terpenuhi. Penduduk yang miskin tidak mendapatkan pangan dan gizi dalam jumlah yang cukup. Mereka menderita lapar pangan dan gizi, mereka menderita gizi kurang. (Sri Handajani, 1996). Keadaan gizi seseorang merupakan gambaran apa yang dikonsumsinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Bila kekurangan itu ringan, tidak akan dijumpai penyakit defisiensi yang nyata, tetapi akan timbul konsekwensi fungsional yang lebih ringan dan kadang-kadang tidak disadari kalau hal tersebut karena factor gizi (Ari Agung, 2002).
Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya tubuh melakukan pemeliharaan dengan mengganti jaringan yang sudah aus, melakukan kegiatan, dan pertumbuhan sebelum usia dewasa. Agar tubuh dapat menjalankan ketiga fungsi tersebut diperlukan sejumlah gizi setiap hari, yang didapat melalui makanan. Diperkirakan 50 macam senyawa dan unsur yang harus diperoleh dari makanan dengan jumlah tertentu setiap harinya. Bila jumlah yang diperlukan tidak terpenuhi maka kesehatan yang optimal tidak dapat dicapai (Ari Agung, 2002).
C. Metode peningkatan status kesehatan pegawai
Pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan individu saat ini dan sebagai usaha untuk memelihara kesehatan secara berkala. Pemeriksaan kesehatan sebagai screening adalah suatu bentuk tindakan pencegahan dan sering digunakan untuk mendeteksi adanya suatu penyakit secara dini.
Melalui pemeriksaan kesehatan yang tepat dan teliti dapat membantu dalam mendeteksi suatu penyakit yang tidak diketahui sebelumnya karena tidak menimbulkan keluhan pada individu yang bersangkutan. Penyakit dan gangguan kesehatan yang dapat dideteksi lebih dini tentu dapat mempermudah kontrol dan tindakan pengobatan sehingga mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius dan yang tidak kalah penting adalah tidak mengurangi kualitas hidup individu tersebut.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas kerja serta mencegah terjadinya penyakit pada pekerja akibat dari kondisi kerjanya. Kapasitas dan produktivitas pegawai juga ditentukan oleh keadaan kesehatannya. Dimana hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kebiasaan hidup sehari-hari dan kondisi lingkungan pekerjaan, yang pada akhirnya akan ikut menentukan kinerja masing-masing pegawai. Bersandar pada pengertian inilah maka penting untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada seluruh pegawai.
Tujuan dari pemeriksaan kesehatan kepada pegawai adalah untuk memberi jaminan pegawai tersebut cocok untuk dipekerjakan dan tetap dalam keadaan bugar sepanjang masa kerja. Selain itu juga sebagai deteksi dini (screening) dan penanganan penyakit akibat kerja/penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.
Pelaksanaan dari pemeriksaan kesehatan pegawai juga memiliki landasan hukum yang mengatur, yaitu sesuai dengan UU Kesehatan no.23 / 1992, pasal 23, ayat 2 : Kesehatan Kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.
D. Kesimpulan
Produktifitas merupakan paduan antara kerja yang efektif dan efisien, sedangkan orang yang produktif adalah orang yang sanggup menghasilkan banyak produksi dengan waktu yang terbatas.
Kesehatan individu merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan produktifitas seseorang, karena dengan tubuh yang sehat, gizi yang cukup, sesorang dapat bekerja optimal yang dampaknya pada peningkatan produktifitas.
Pemeriksaan kesehatan secara dini terhadap karyawan/pegawai pada suatu daerah merupakan salah satu metode dalam menjaga kesehatan pekerja karena dengan melakukan screening secara dini dapat diketahui kondisi kesehatan pegawai sehingga dapat dicegah dari kemungkinan terkena penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Gunawan, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Pegawai Biro Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, http://digilib.usu.ac.id/download/fe/tesis-ade%20gunawan.pdf

Donald, Produktif = Efektif + Efisien, http://www.gayahidupdigital.com/2006/08/31 /produktif-efektif-efisien/

I Gusti Ayu Ari Agung, Pengaruh Perbaikan Gizi Kesehatan Terhadap produktivitas kerja, http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/2_%20naskah%20iga%20ary%20agung.pdf

Mutu Bulan Mokoginta, SE, MSi., Menuju Aparat Pemerintahan yang Efisien Dan Efektif, http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=4103&Itemid.

Ruri Diah Pamela , dr., Medical Check Up sebagai Screening Status Kesehatan Karyawan, http://ruripamela.multiply.com/journal/item/26/Medical_Check_Up_sebagai_Screening_Status_Kesehatan_Karyawan

Ku tercenung saat dirimu……..

Mengharapkan satu keabadian

dariku………

ku tak tahu

karna ku tau

hanya Tuhan sajalah yang abadi………..

Ingin ku persembahkan padamu sebongkah harta

Tapi…………..

Ku tahu

Tiada harta yang abadi

Ingin ku haturkan padamu segenggam cinta

Tapi…………

Ku sendiri………….

tidak memilikinya

Ku terdiam

Ku terpaku

Dalam gugup

Kembali

Ku termenung…….

Mencari satu yang abadi

Tuk

Kupersembahkan padamu

Dalam keterpakuan ku

Diam ku berkata

Dengan gugup dan terbata-bata

Bahwa….

Hanya ilmu dan kata-kata yang akan

Abadi

Meski….

Pemberi ilmu ….

Atau

Penyampai kata

Tiada ………………..

ABADI………………….

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada tanggal 20 November 2007, Pemerintah kita bersama beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara telah menanda tangani sebuah kesepakatan bersama yang kita kenal sebagai ”ASEAN CHARTER”. Dengan adanya kesepakatan ini maka pada tahun 2015 akan tercipta sebuah single market di kawasan Asia Tenggara khususnya pada negara-negara anggota ASEAN itu sendiri.

Kenyataan ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi bangsa kita. Pertanyaan yang sering muncul adalah mampukah kita menjawab tantangan tersebut ?. Banyak para pelaku ekonomi di Indonesia yang mendukung hal ini namun tidak sedikit pula merasa pesimis, karena menganggap kita belum siap untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Mereka pada umumnya khawatir bahwa kita hanya akan menjadi market target bagi negara lain karena jumlah penduduk kita yang besar namun tidak didukung dengan sumber daya yang baik.

Namun, terlepas dari semua kekhawatiran dan rasa pesimis tersebut, sebagai manusia sudah selayaknya kita untuk selalu berusaha dan berupaya dengan keras karena hanya dengan kerja keras dan pantang menyerah sajalah seua tantangan tersebut dapat dilewati.

Satu hal yang menjadi point kesepakatan ASEAN CHARTER  dan telah mulai kita rasakan adalah mengenai Healthcare (pelayanan kesehatan). Disadari atau tidak, saat ini makin banyak warga kita yang lebih memilih untuk berobat di luar negeri, apakah itu pejabat negara, pengusaha sampai artis, kasus terakhir adalah Gugun Gondrong yang menjalani pengobatan di Rumah sakit di Singapura.

Apakah rumah sakit kita tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut ?, Menurut beberapa ahli kedokteran dan kesehatan di Indonesia, pada dasarnya tenaga dokter kita disini juga mampu melaksanakan tindakan tersebut, tapi mengapa mereka lebih memilih berobat diluar negeri dari pada di Indonesia sendiri ? Demi gengsikah ? Mengikuti trendkah ? atau karena mereka memiliki dollar yang berlebih sehingga mengabaikan rumah sakit kita yang mentereng dan lebih memilih berobat di rumah sakit luar yang pada kenyatyaaannya juga ditangani oleh dokter dari Indonesia.

Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu hanya ada dibenak mereka yang lebih memilih berobat keluar negeri daripada di Indonesia sendiri, Namun yang pasti bagi kita sekali lagi hal ini merupakan tantangan yang harus dijawab dengan pengembangan sumber daya dan peningkatan mutu pelayanan. Karena hanya dengan dua hal tersebut pangsa pasar rumah sakit tidak direbut oleh rumah sakit luar negeri.

B. BAGAIMANA DENGAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH ?

Sebagai salah satu unit pelaksana program Indonesia Sehat 2010, rumah sakit ”plat merah” juga harus mengembangkan unit kerja nya dengan seoptimal mungkin, karena sudah saatnya rumah sakit pemerintah untuk menghapus cap ”tidak profesional” pada diri mereka, sudah cukup rasanya terpaan caci maki dan omelan dari pasien atau keluarganya atas kelambatan pelayanan rumah sakit pemerintah. Sudah saatnya rumah sakit pemerintah berkembang seperti rumah sakit – rumah sakit luar negeri atau minimal rumah sakit swasta di dalam negeri.

Pengembangan sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan kesehatan yang baik diyakini akan mampu untuk menjawab tantangan tersebut sehingga pada akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk berobat pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah lebih meningkat.

Namun, pengembangan sumber daya dan fasilitas yang baik apabila tidak didukung dengan sistem manajemen organisasi rumah sakit yang mumpuni adalah satu hal yang sia-sia, oleh sebab itu dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 pada Undang-Undang tersebut disebutkan instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebutlah y yang menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

C. TUJUAN

Adapun tujun dari reformasi bentuk badan hukum dari organisasi dan manajemen rumah sakit pemerintah ini diantaranya adalah :

1. Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum rumah sakit dari berbantuk PNBP (penerimaan negara bukan pajak) menjadi Badan Layanan Umum, diharapkan terjadi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit pemerintah
2. Dengan adanya perubahan ini para karyawan mendapatkan gaji sesuai dengan kinerja mereka masing-masing sehingga pada akhirnya tercipta iklim kerja yang sehat di lingkungan rumah sakit.
3. Dengan adanya perubahan ini diharapkan adanya keleluasaan bagi manajemen rumah sakit untuk mengelola keuangannya demi peningkatan dan pengembangan sumber daya, fasilitas dan peralatan rumah sakit
4. Dengan perubahan ini juga diharapkan tidak melupakan fungsi sosial sebuah rumah sakit yaitu dengan tetap memberi pelayanan bagi rakyat miskin.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     DEFINISI

Rumah sakit :

Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit adalah ”Sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian”.

Rumah sakit adalah tempat berkumpulnya sebagian besar tenaga hukum kedokteran yaitu ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan dalam menjalankan profesinya seperti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, nutrisionis, fisioterapis, ahli rekam medik dan lain-lain.

Sedangkan menurut WHO, Rumah Sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terpeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, mereka yang mau melahirkan dan menyediakan pelayanan berobat jalan.

Kelembagaan :

Pengertian umum kelembagaan adalah suatu bentuk organisasi yang memiliki peran dan fungsi tertentu dan berada dalam suatu struktur organisasi yang lebih luas. Dalam hal penataan ruang maka pengertian kelembagaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yakni :

·         Lembaga pemerintah (eksekutif-legislatif-yudikatif)

·         Lembaga publik (sektor publik)

·         Lembaga swasta (sektor privat)

Mutu Pelayanan :

Menurut Juran (dalam Slamet, 1996:20) mutu didefinisikan sebagai M-kecil dan M-besar. M-kecil adalah mutu dalam arti sempit, berkenaan dengan kinerja bagian dari organisasi, dan tidak dikaitkan dengan kebutuhan semua jenis pelanggan. M-besar adalah mutu dalam arti luas, berkenaan dengan seluruh kegiatan organisasi yang dikaitkan dengan kebutuhan senua jenis pelanggan. M-besar inilah yang dimaksud dengan mutu terpadu. Menurut Crosby (dalam Slamet, 1996:20) menekankan bahwa dalam pengertian mutu terkandung makna kesesuaian dengan kebuutuhan. Berdasarkan pendapat di atas, mutu secara umum di definisikan sebagai berikut.

Mutu adalah paduan sifat-sifat barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat.

Panduan sifat-sifat mengandung pengertian bahwa mutu atau jasa tidak terdiri dari satu sifat saja, melainkan dari beberapa sifat yang dipadukan melalui proses tertentu. Di samping itu, sifat kebutuhan pelanggan dan pengetahuan produsen juga berpadu dalam mutu. Keterpaduan yang dikemukakan inilah yang terkandung dalam arti “mutu terpadu” atau “total quality”.

”Menunjukkan kemampuan” berarti bahwa jika paduan sifat-sifat suatu barang atau jasa sesuai dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, maka barang atau jasa itu dikatakan bermutu. Implisit dalam pengertian ini ialah adanya tingkatan-tingkatan mutu. “Kebutuhan pelanggan” mencangkup pengertian kebutuhan lokal, nasional, dan internasional masa kini maupun masa depan.

B.     KRITERIA RUMAH SAKIT PILIHAN MASYARAKAT

Ada beberapa kriteria yang dapat menyebabkan sebuah rumah sakit menjadi piliah masyarakat, diantaranya adalah :

1. Mudah dijangkau :

Pengertiannya disini adalah disamping lokasinya terjangkau, biaya dan sarana yang disediakan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam arti tidak jor-joran banting harga, namun wajar dan seyogyanya biaya tersebut sudah mencakup seluruh pemeriksaan dan obat-obatan serta mudah diperhitungkan.

Sering petugas medis tidak memperkirakan dengan tepat biaya yang harus disediakan oleh pasien manakala harus memeriksakan penyakitnya, karena banyaknya biaya tidak terduga . Biaya yang wajar ini haruslah dapat ditetapkan dan diumumkan , sehingga bisa menjadi alternatif pebandingan antar rumah sakit.

Kemudian yang dimaksud dengan sarana yang terjangkau adalah dokter dan sarana penunjangnya yang harus tersedia secara merata. Penempatan doter dengan keahlian yang umum sampai dengan yang super spesialis harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat diumpai dirumah sakit pemerintah. Sarana atau alat penunjang yang canggih harus dapat dinikmati pasien di Rumah sakit pemerintah.

1. Kualitas bukan kuantitas

Banyak pemilik rumah sakit swasta maupun pemerintah berangan-angan bahwa semakin besar kapasitas tempat tidurnya (gedung) dan semakin banyak personil medis/spesialis, maka mutu pelayanannya lebih baik pula (hal ini tampak dari stratifikasi rumah sakit typ A,B,C,dan D) dan hal ini disamarakatan per daerah, sehingga kadang-kadang ada propinsi yang memerlukan tipe besar tidak memilikinya dan juga sebaliknya, contohnya belum semua propinsi memiliki Rumah sakit Type A sehdangkan Rumah sakit type C harus ada di setiap Kota/Kabupaten.

Oleh sebab itu, bukan jumlah pasien yang menjadi patokan, namun tingkat kepuasan pasien dan kesembuhannya yang menjadi ukuran  sebuah rumah sakit.

1. Rumah sakit tidak hanya mencari untung

Dewasa ini rumah sakit di Indonesia berorientasi untuk mengembalikan modal yang ditanam pada rumah sakit tersebut dengan mengindahkan tujuan utama pendirian rumah sakit dan fungsi sosial dari rumah sakit itu.

Apabila rumah sakit dapat mengelola sumber dayanya dengan baik maka dengan sendirinya keuntungan itu akan datang misalnya penerapan fungsi pendidikan di Rumah sakit Pasar Rebo yang telah terbukti disamping memiliki fungsi sosial juga tetap profitable.

1. Rumah sakit harus merebut dan mempertahankan kepercayaan masyakarat.

Satu hal yang unik dari manajemen pemasaran rumah sakit adalah pengiklanan melalui mulut ke mulut, maksudnya seorang pasien yang pernah berobat di satu institusi rumah sakit cenderung akan menceritakan pengalamannya kepada orang yang dikenalnya baik keluarga, tetangga, teman kerja atau siapapun yang dikenalnya, oleh karena itu apabila pasien tersebut mendapatkan pelayanan yang baik saat menjalani perawatan di rumah sakit, maka akan menjadi satu hal yang berharga bagi rumah sakit tersebut karena tanpa perlu mengiklankan diri, keunggulan yang tersedia di rumah sakit tersebut akan tersebar kepada masyarakat dengan sendirinya, namun begitu pula sebaliknya apabila pada saat menjalani perawatan si pasien merasakan pengalaman yang tidak mengenakkan maka hal ini akan menjadi track record yang jelek bagi orang – orang disekitar pasien tersebut.

Oleh karena itu diperlukan kerjasama tim yang sinergis dalam memajukan rumah sakit, dan jangan karena ulah seorang perawat atau satpam yang mengecewakan citra sebuah rumah sakit menjadi terpuruk.

C.     BENTUK BADAN HUKUM RUMAH SAKIT PEMERINTAH

1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Rumah sakit dengan bentuk PNBP merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk melayani masyarakat umum, dimana seluruh pengelolaan manajemen rumah sakit tersebut dipegang oleh pemerintah terutama dalam hal penganggaran keuangan, keperawaian dan pengelolaan keuntungan yang didapat oleh rumah sakit.

1. Swadana

Pada rumah sakit dengan bentuk swadana biasanya manajemen keuangannya sebagian masih disubsidi oleh pemeritah, namun disamping itu rumah sakit tersebut juga memiliki hak untuk mengelola keuntungan yang mereka dapatkan dari pelayanan terhadap masyarakat.

1. Perjan (Perusahaan Jawatan)

Pada dasarnya Rumah sakit yang berbentuk perjan hampir sama dengan Rumah sakit swadana, hanya saja untuk masalah untuk perjan lebih berbentuk Badan Usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara (BUMN) karena saham dari rumah sakit ini dimliki oleh negara.

1. Badan Layanan Umum

Pada rumah sakit berbentuk BLU, bentuknya lebih bersifat otonom dengan manajemen BLU, maka sebuah RS mempunyai keleluasaan dan kelonggaran yang lebih untuk mendayagunakan uang pendapatan. Namun, pendapatan tersebut harus dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi semua pasien. Juga untuk meningkatkan kualitas SDM, mengendalikan tarif pelayanan, mengelola sarana, menjalin hubungan dengan pihak ketiga, dan tidak menumpuk keuntungan saja, sehingga BLU masih tetap harus melayani masyarakat miskin.

Sebelum adanya aturan tentang BLU, manajemen pengelolaan keuangan di sebuah rumah sakit sangat ketat. Akibatnya, rumah sakit tidak bisa mengembangkan diri dalam hal keuangan. Yang lebih parah, mutu layanan kepada pasien atau konsumen juga semakin menurun.

D.    PRIVATISASI VERSUS NON PRIVATISASI

Kualitas pelayanan Rumah sakit tergantung pada manajemen pengelolaan Rumah sakit tersebut, yang terdiri dari manajemen strategik dan operasional RS, manajemen keuangan, manajemen barang dan sarana RS, dan manajemen SDM. Pada Rumah sakit pemerintah ternyata manajemen pengelolaan ini sangat tergantung pada bentuk kelembagaan Rumah sakit pemerintah sehingga peraturan/perundangan yang memengaruhi bentuk kelembagaan Rumah sakit pemerintah akan sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan Rumah sakit dan akhirnya akan berpengaruh pada kualitas pelayanan Rumah sakit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 RS Pemerintah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT), di mana RSUP sebagai konsekuensi asas dekonsentrasi menjadi UPT dari Depkes, sedangkan RSUD menjadi UPT dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau Pemda Dati II, sebagai konsekuensi asas desentralisasi. Campur tangan pemda terlibat pada seluruh manajemen RS, bahkan pembiayaan RSUD 20 persen dari Pemerintah Dati II dan 80 persen subsidi pemerintah pusat.

Kemudian terjadi reformasi pertama Rumah sakit pemerintah pada tahun 1992 ketika keluar Keputusan Presiden No 38/1991 tentang Unit Swadana, artinya Rumah sakit pemerintah mempunyai kewenangan untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung, artinya revenue dapat dikelola secara mandiri oleh Rumah sakit pemerintah, walaupun subsidi masih ada. Unit swadana memang bukan reformasi kelembagaan, tapi mulai nyata adanya hubungan antara kemandirian pengelolaan revenue ini dan peningkatan kualitas.

Reformasi ini hanya berjalan lima tahun, dengan dikeluarkannya UU No 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka RSUP yang sudah terbiasa mengelola anggaran pendapatan fungsionalnya sebagai RS unit swadana harus mengembalikan dana tersebut ke kas negara. RSUD tidak terkena UU ini.

Tiga tahun kemudian reformasi kelembagaan kedua dalam dunia perumahsakitan di Indonesia terjadi ketika RSUP berubah menjadi perjan. RSUP yang selama ini tidak pernah memerhatikan masalah cost dan revenue sekarang diwajibkan melaporkan situasi keuangan secara rutin. Keberhasilan Depkes mengubah kelembagaan RSUP dari kantor menjadi badan usaha merangsang pimpinan RSUD untuk bisa meningkatkan kelembagaan RSUD dari tahap swadana menjadi BUMD.

Pada tahun 2003 keluar dua perundangan yang mengubah wajah kelembagaan RS pemerintah di Indonesia. Pertama UU No 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur bahwa kelembagaan BUMN tinggal dua bentuk saja, Perum dan Persero sehingga RS Perjan harus berubah menjadi RS Perum atau RS Persero/PT. Tetapi PP No 8/2003, RSUD harus berubah bentuk Lembaga Teknis Daerah, yaitu suatu Aparatur Pemerintah di bawah Pemda, sebuah Kantor. Peraturan ini sangat bertolak belakang. RSUP didorong ke arah badan usaha, sementara RSUD ditarik kembali menjadi aparatur pemerintah daerah, yang berlaku mulai Februari 2005.

Tetapi, dengan UU No 1/2004 tentang Perbendaraan Negara, membuat suatu terobosan dengan pembentukan badan layanan umum (BLU). Jadi RSUD walau berbentuk Lembaga Teknis Daerah , namun sistem keuangannya adalah BLU dan seperti juga unit swadana, maka RS BLU adalah suatu perubahan otonomi sistem keuangan dan bukan perubahan kelembagaan RS.

E.     STRENGH AND WEAKNESS

1. Pelayanan

Rumah sakit dengan status/ bentuk apa pun di dalam pelayanannya kepada masyarakat harus tetap memerhatikan tiga unsur penting, yaitu efficiency (efisiensi), equity (keterjangkauan), dan quality (mutu). Equity atau keterjangkauan ini yang banyak dipertanyakan oleh banyak kalangan bila RS berbentuk PT, yang terkesan “mengejar keuntungan” yang sangat tidak layak dilakukan oleh RS pemerintah.

Sebenarnya ada pemahaman yang agak keliru tentang istilah nonprofit yang diartikan sebagai tak boleh mencari untung/ laba dan profit yang diartikan sebagai boleh mencari laba. Pada dasarnya RS nonprofit dan profit keduanya sah mencari kelebihan pendapatan atas biaya yang lazim disebut sebagai sisa hasil usaha atau laba.

Pada RS nonprofit milik suatu yayasan, sisa hasil usaha/labanya tidak boleh diambil oleh yayasan yang memilikinya atas alasan apa pun, laba tersebut hanya boleh digunakan untuk kegiatan di RS itu, khususnya untuk peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan pada RS profit suatu PT, maka sebagian dari labanya merupakan hak dan diambil oleh PT dalam bentuk dividen serta sebagian lainnya boleh ditahan oleh RS untuk digunakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Singkatnya, status nonprofit atau profit suatu rumah sakit bukan terletak pada tidak boleh atau boleh mencari keuntungan, tetapi pada tidak boleh atau bolehnya keuntungan tersebut diambil oleh pemilik rumah sakit itu. Artinya, walau RS pemerintah berstatus PT bisa saja kelebihan pendapatan atas biayanya tidak boleh diambil oleh pemiliknya, yaitu pemerintah pusat atau daerah.

Adanya asumsi bahwa RS yang berbentuk PT ini nantinya akan mengutamakan upaya mencari keuntungan dan mengabaikan layanan bagi orang miskin tak akan terjadi karena ada kewajiban bagi RS untuk melakukan pelayanan sosial, termasuk pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah

2. Sistem Penggajian Karyawan

Dengan menjadi BLU, maka pimpinan RS memiliki hak untuk mengatur penggajian karyawannya. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya, yaitu semua karyawan mendapat gaji sama tanpa membedakan prestasi atau hasil kerjanya

Selainnya itu dengan BLU sekarang diatur bahwa di luar gaji boleh diberikan honor, insetif, bahkan bonus. Misalnya ketika kinerja keuangan bagus sekali sehingga ada sisa hasil usaha

3.  Manajemen

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Prof Ascobat Gani, dengan adanya aturan soal BLU ini, maka manajemen rumah sakit memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangannya. Sebelum adanya aturan tentang BLU, manajemen pengelolaan keuangan di sebuah rumah sakit sangat ketat. Akibatnya, rumah sakit tidak bisa mengembangkan diri dalam hal keuangan. Yang lebih parah, mutu layanan kepada pasien atau konsumen juga semakin menurun.

Dengan BLU, manajemen RS diperbolehkan meminjam uang kepada pihak ketiga untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan rumah sakit, bahkan juga untuk menutup biaya operasional jika kondisi keuangan sebuah rumah sakit benar-benar mengkhawatirkan, namun persoalannya ketika sudah menggandeng banyak pihak, beban untuk peningkatan pelayanan lambat laun akan ditimpakan kepada pasien.

BAB IV

PENUTUP

Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran dari pengganggaran tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi pada output. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi.

Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktik yang telah dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Pendekatan penganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah misalnya rumah sakit milik pemerintah pusat/daerah.

Perubahan bentuk badan hukum suatu RS pemerintah sebaiknya tidak harus diseragamkan dalam satu bentuk badan hukum namun disesuaikan dengan karakteristik dan kesanggupan RS tersebut

Kelembagaan RSUD pada daerah dengan pemerintah daerah yang mampu dan masyarakat yang mampu dapat berbentuk BUMD (dengan subsidi pada masyarakat miskin). Pada pemda tak mampu dan masyarakat mampu bisa unit swadana, apabila pemda mampu dan masyarakat tak mampu, maka RSUD subsidi. Terakhir pemda tak mampu dan masyarakat tak mampu jelas juga harus disubsidi. Jadi, bentuk kelembagaan rumah sakit sangat dipengaruhi juga oleh situasi lingkungan pemda dan masyarakatnya

DAFTAR PUSTAKA

Anni Yulianti , Studi tentang Kesiapan Rumah Sakit Swadana dalam Menghadapi Desentralisasi menuju Otonomi Daerah (Suatu Studi di RSUD Pasar Rebo dan RSUP Fatmawati), Center for Research and Development of Health Service and Technology, NIHRD, 31 Desember 2001.

Berharap Peningkatan Mutu RS Lewat Badan Layanan Umum
Gizi.net, Jumat, 21 Oktober, 2005 oleh: gklinis

Elin Herliana, Mencari Kelembagaan Ideal Rumah sakit pemerintah (Privatisasi vs non privatisasi), Kompas cyber media,  17 Mei 2005

Hukum dan Etika Rumah Sakit, http://cintalestari.wordpress.com/2008 /11/26/hukum-dan-etika-rumah-sakit/

Kelembagaan penataan ruang, http://www.tomohonkota.go.id/kelembagaanpenataan ruang.php

Manajemen 61 Rumah Sakit BUMN Segera Dipisahkan, 4 April 2008, 07:21 am , JAKARTA–Media Indonesia

Mayuhardi, Tugas Makalah Organisasi Dan Manajemen Rumah Sakit Pemerintah, FKM UI,  2008

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Jawatan , http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/ 2000 /006-00.pdf

Publikasi Mahasiswa Program Studi KARS UI Angkatan 1997

RSUD Pasar Rebo, Mempelopori Rumah Sakit Swadana,  http://www.pdpersi.co.id, Selasa, 05 Dec 2000 11:49:27

Sekilas tentang mutu, www.infoskripsi.com/Article/Sekilas-tentang-Mutu.html

infeksi nosokomial

31 Desember 2008 by mayuhardi

Kesehatan
yang baik tergantung sebagian pada lingkungan yang aman. Praktisi atau
teknisi yang memantau atau mencegah penularan infeksi membantu
melindungi klien dan pekerja kesehatan dari penyakit. Setiap tahun
diperkirakan 2 juta pasien mengalami infeksi saat dirawat di Rumah
Sakit. Hal ini terjadi karena pasien yang dirawat di Rumah Sakit
mempunyai daya tahan tubuh yang melemah sehingga resistensi terhadap
mikroorganisme penyebab penyakit menjadi turun, adanya peningkatan
paparan terhadap berbagai mikroorganisme dan dilakukannya prosedur
invasive terhadap pasien di Rumah Sakit. Mikroorganisme bisa eksis di
setiap tempat, dalam air, tanah, permukaan tubuh seperti kulit, saluran
pencernaan dan area terbuka lainnya. Infeksi yang di derita pasien
karena dirawat di Rumah Sakit, dimana sebelumnya pasien tidak mengalami
infeksi tersebut dinamakan infeksi nosokomial. Menurut Patricia C
Paren, pasien dikatakan mengalami infeksi nosokomial jika pada saat
masuk belum mengalami infeksi kemudian setelah dirawat selama 48-72 jam
klien menjadi terinfeksi.

syarifahlizaalatas.blog.friendster.com

·         Dependent variabel: Rumah sakit bukan tempat yang aman untuk terjadinya penyakit baru yang tadinya belum diderita pasien

·         Independent variabel: Rumah Sakit adalah tempat berkumpulnya berbagai macam penyakit serta segala hal yang berhubungan dengan penyakit. Oleh karena itu, pasien yang berobat ke rumah sakit oleh karena kondisi tertentu ber-resiko untuk terpapar dan bahkan menderita penyakit infeksi baru. Penyakit ini dimungkinkan terjadi oleh karena kondisi pasien yang menurun/rentan terhadap infeksi (faktor internal) dan atau karena banyaknya petugas, prosedur tindakan dan banyaknya agen penyakit dilingkungan pasien yang dapat mentrnsmisi penyakit infeksi yang didapat di RS (faktor eksternal)

Nosocomial infection

Nosocomial infections are infections which are a result of treatment in a hospital or a healthcare service unit, but secondary to the patient’s original condition (and as such are a category of iatrogenic artefacts). Infections are considered nosocomial if they first appear 48 hours or more after hospital admission or within 30 days after discharge. Nosocomial comes from the Greek word nosokomeion (νοσοκομείον) meaning hospital (nosos = disease, komeo = to take care of). This type of infection is also known as a hospital-acquired infection (or more generically healthcare-associated infections).

Nosocomial infections are even more alarming in the 21st century. The main reason are the followings:

• Hospitals house large numbers of people who are sick and whose immune systems are often in a weakened state;
• Increased use of outpatient treatment means that people who are in the hospital are sicker on average;
• Medical staff move from patient to patient, providing a way for pathogens to spread;
• Many medical procedures bypass the body’s natural protective barriers;
• Sanitation protocol regarding uniforms, equipment sterilization, washing, and other preventative measures may be either unheeded by hospital staff or too lax to sufficiently isolate patients from infectious agents.
• Patients are often prescribed antibiotics and other anti-microbial drugs to help treat illness; this may increase the selection pressure for the emergence of resistant strains.

Thorough hand washing and/or use of alcohol rubs by all medical personnel before each patient contact is one of the most effective ways to combat nosocomial infections^[1]. More careful use of anti-microbial agents, such as antibiotics, is also considered vital.[2]

[edit] Epidemiology

In the United States, it has been estimated that as many as one hospital patient in ten acquires a nosocomial infection, or 2 million patients a year. Estimates of the annual cost range from $4.5 billion to $11 billion and up. Nosocomial infections contributed to 88,000 deaths in the U.S. in 1995. One third of nosocomial infections are considered preventable. Ms. magazine reports that as many as 92 percent of deaths from hospital infections could be prevented. ^[2] The most common nosocomial infections are of the urinary tract, surgical site and various pneumonias ^[3]

In France, prevalence was 6.87% in 2001^[4] and 7.5% in 2006^[5] (some patients were infected twice) :

• Urinary tract infection: 40%;
• infection of the skin and mucous membrane: 10.8%;
• infections of penis surgery site: 10.3%;
• pneumopathy: 10%.

An estimated 5% to 19% of hospitalized patients are infected, and up to 30% in intensive care units. The patients must stay in the hospital 4-5 additional days. About 9,000 people die with a nosocomial infection, but about 4,200 would have survived without this infection.

In Italy, in the 2000s, about 6.7 % of hospitalized patients were infected, i.e. between 450,000 and 700,000 patients, which caused between 4,500 and 7,000 deaths.^[6]

In Switzerland, extrapolations assume about 70,000 hospitalised patients are affected by nosocomial infections (between 2 and 14% of hospitalized patients).^[7]

“http://en.wikipedia.org/wiki/Nosocomial_infection“

·         Dependent variabel: angka kejadian infeksi nosokomial di beberapa rumah sakit negara maju cukup tinggi dan biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini sangat besar.

·         Independent variabel: 1/ kejadian infeksi nosokomial dapat dikurangi dengan budaya mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, termasuk bagi pengunjung pasien. 2/ Sedapat mungkin hindari prosedur yang dapat menimbulkan resiko infeksi. 3/ Gunakan alkohol scrub setelah mencuci tangan sebelum melakukan tindakan yang invasif. 4/ Lakukan setiap tindakan dengan teknik aseptik dan antiseptik. 5/ Hindari penggunaan obat antibiotik yang tidak rasional karena akan berdampak terbunuhnya bakteri yang melindungi tubuh