Badan Layanan Umum VS Rumah sakit PNBP

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. LATAR BELAKANG

Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada tanggal 20 November 2007, Pemerintah kita bersama beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara telah menanda tangani sebuah kesepakatan bersama yang kita kenal sebagai ”ASEAN CHARTER”. Dengan adanya kesepakatan ini maka pada tahun 2015 akan tercipta sebuah single market di kawasan Asia Tenggara khususnya pada negara-negara anggota ASEAN itu sendiri.

Kenyataan ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi bangsa kita. Pertanyaan yang sering muncul adalah mampukah kita menjawab tantangan tersebut ?. Banyak para pelaku ekonomi di Indonesia yang mendukung hal ini namun tidak sedikit pula merasa pesimis, karena menganggap kita belum siap untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Mereka pada umumnya khawatir bahwa kita hanya akan menjadi market target bagi negara lain karena jumlah penduduk kita yang besar namun tidak didukung dengan sumber daya yang baik.

Namun, terlepas dari semua kekhawatiran dan rasa pesimis tersebut, sebagai manusia sudah selayaknya kita untuk selalu berusaha dan berupaya dengan keras karena hanya dengan kerja keras dan pantang menyerah sajalah seua tantangan tersebut dapat dilewati.

Satu hal yang menjadi point kesepakatan ASEAN CHARTER  dan telah mulai kita rasakan adalah mengenai Healthcare (pelayanan kesehatan). Disadari atau tidak, saat ini makin banyak warga kita yang lebih memilih untuk berobat di luar negeri, apakah itu pejabat negara, pengusaha sampai artis, kasus terakhir adalah Gugun Gondrong yang menjalani pengobatan di Rumah sakit di Singapura.

Apakah rumah sakit kita tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut ?, Menurut beberapa ahli kedokteran dan kesehatan di Indonesia, pada dasarnya tenaga dokter kita disini juga mampu melaksanakan tindakan tersebut, tapi mengapa mereka lebih memilih berobat diluar negeri dari pada di Indonesia sendiri ? Demi gengsikah ? Mengikuti trendkah ? atau karena mereka memiliki dollar yang berlebih sehingga mengabaikan rumah sakit kita yang mentereng dan lebih memilih berobat di rumah sakit luar yang pada kenyatyaaannya juga ditangani oleh dokter dari Indonesia.

Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu hanya ada dibenak mereka yang lebih memilih berobat keluar negeri daripada di Indonesia sendiri, Namun yang pasti bagi kita sekali lagi hal ini merupakan tantangan yang harus dijawab dengan pengembangan sumber daya dan peningkatan mutu pelayanan. Karena hanya dengan dua hal tersebut pangsa pasar rumah sakit tidak direbut oleh rumah sakit luar negeri.

 

B. BAGAIMANA DENGAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH ?

Sebagai salah satu unit pelaksana program Indonesia Sehat 2010, rumah sakit ”plat merah” juga harus mengembangkan unit kerja nya dengan seoptimal mungkin, karena sudah saatnya rumah sakit pemerintah untuk menghapus cap ”tidak profesional” pada diri mereka, sudah cukup rasanya terpaan caci maki dan omelan dari pasien atau keluarganya atas kelambatan pelayanan rumah sakit pemerintah. Sudah saatnya rumah sakit pemerintah berkembang seperti rumah sakit – rumah sakit luar negeri atau minimal rumah sakit swasta di dalam negeri.

Pengembangan sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan kesehatan yang baik diyakini akan mampu untuk menjawab tantangan tersebut sehingga pada akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk berobat pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah lebih meningkat.

Namun, pengembangan sumber daya dan fasilitas yang baik apabila tidak didukung dengan sistem manajemen organisasi rumah sakit yang mumpuni adalah satu hal yang sia-sia, oleh sebab itu dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 pada Undang-Undang tersebut disebutkan instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebutlah y yang menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

 

 

C. TUJUAN

Adapun tujun dari reformasi bentuk badan hukum dari organisasi dan manajemen rumah sakit pemerintah ini diantaranya adalah :

  1. Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum rumah sakit dari berbantuk PNBP (penerimaan negara bukan pajak) menjadi Badan Layanan Umum, diharapkan terjadi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit pemerintah
  2. Dengan adanya perubahan ini para karyawan mendapatkan gaji sesuai dengan kinerja mereka masing-masing sehingga pada akhirnya tercipta iklim kerja yang sehat di lingkungan rumah sakit.
  3. Dengan adanya perubahan ini diharapkan adanya keleluasaan bagi manajemen rumah sakit untuk mengelola keuangannya demi peningkatan dan pengembangan sumber daya, fasilitas dan peralatan rumah sakit
  4. Dengan perubahan ini juga diharapkan tidak melupakan fungsi sosial sebuah rumah sakit yaitu dengan tetap memberi pelayanan bagi rakyat miskin.

 


BAB II

PEMBAHASAN

 

A.     DEFINISI

Rumah sakit :

Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit adalah ”Sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian”.

Rumah sakit adalah tempat berkumpulnya sebagian besar tenaga hukum kedokteran yaitu ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan dalam menjalankan profesinya seperti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, nutrisionis, fisioterapis, ahli rekam medik dan lain-lain.

Sedangkan menurut WHO, Rumah Sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terpeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, mereka yang mau melahirkan dan menyediakan pelayanan berobat jalan.

Kelembagaan :

Pengertian umum kelembagaan adalah suatu bentuk organisasi yang memiliki peran dan fungsi tertentu dan berada dalam suatu struktur organisasi yang lebih luas. Dalam hal penataan ruang maka pengertian kelembagaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yakni :

·         Lembaga pemerintah (eksekutif-legislatif-yudikatif)

·         Lembaga publik (sektor publik)

·         Lembaga swasta (sektor privat)

 

 

 

Mutu Pelayanan :

Menurut Juran (dalam Slamet, 1996:20) mutu didefinisikan sebagai M-kecil dan M-besar. M-kecil adalah mutu dalam arti sempit, berkenaan dengan kinerja bagian dari organisasi, dan tidak dikaitkan dengan kebutuhan semua jenis pelanggan. M-besar adalah mutu dalam arti luas, berkenaan dengan seluruh kegiatan organisasi yang dikaitkan dengan kebutuhan senua jenis pelanggan. M-besar inilah yang dimaksud dengan mutu terpadu. Menurut Crosby (dalam Slamet, 1996:20) menekankan bahwa dalam pengertian mutu terkandung makna kesesuaian dengan kebuutuhan. Berdasarkan pendapat di atas, mutu secara umum di definisikan sebagai berikut.

Mutu adalah paduan sifat-sifat barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat.

Panduan sifat-sifat mengandung pengertian bahwa mutu atau jasa tidak terdiri dari satu sifat saja, melainkan dari beberapa sifat yang dipadukan melalui proses tertentu. Di samping itu, sifat kebutuhan pelanggan dan pengetahuan produsen juga berpadu dalam mutu. Keterpaduan yang dikemukakan inilah yang terkandung dalam arti “mutu terpadu” atau “total quality”.

”Menunjukkan kemampuan” berarti bahwa jika paduan sifat-sifat suatu barang atau jasa sesuai dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, maka barang atau jasa itu dikatakan bermutu. Implisit dalam pengertian ini ialah adanya tingkatan-tingkatan mutu. “Kebutuhan pelanggan” mencangkup pengertian kebutuhan lokal, nasional, dan internasional masa kini maupun masa depan.

 

B.     KRITERIA RUMAH SAKIT PILIHAN MASYARAKAT

Ada beberapa kriteria yang dapat menyebabkan sebuah rumah sakit menjadi piliah masyarakat, diantaranya adalah :

  1. Mudah dijangkau :

Pengertiannya disini adalah disamping lokasinya terjangkau, biaya dan sarana yang disediakan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam arti tidak jor-joran banting harga, namun wajar dan seyogyanya biaya tersebut sudah mencakup seluruh pemeriksaan dan obat-obatan serta mudah diperhitungkan.

Sering petugas medis tidak memperkirakan dengan tepat biaya yang harus disediakan oleh pasien manakala harus memeriksakan penyakitnya, karena banyaknya biaya tidak terduga . Biaya yang wajar ini haruslah dapat ditetapkan dan diumumkan , sehingga bisa menjadi alternatif pebandingan antar rumah sakit.

Kemudian yang dimaksud dengan sarana yang terjangkau adalah dokter dan sarana penunjangnya yang harus tersedia secara merata. Penempatan doter dengan keahlian yang umum sampai dengan yang super spesialis harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat diumpai dirumah sakit pemerintah. Sarana atau alat penunjang yang canggih harus dapat dinikmati pasien di Rumah sakit pemerintah.

  1. Kualitas bukan kuantitas

Banyak pemilik rumah sakit swasta maupun pemerintah berangan-angan bahwa semakin besar kapasitas tempat tidurnya (gedung) dan semakin banyak personil medis/spesialis, maka mutu pelayanannya lebih baik pula (hal ini tampak dari stratifikasi rumah sakit typ A,B,C,dan D) dan hal ini disamarakatan per daerah, sehingga kadang-kadang ada propinsi yang memerlukan tipe besar tidak memilikinya dan juga sebaliknya, contohnya belum semua propinsi memiliki Rumah sakit Type A sehdangkan Rumah sakit type C harus ada di setiap Kota/Kabupaten.

Oleh sebab itu, bukan jumlah pasien yang menjadi patokan, namun tingkat kepuasan pasien dan kesembuhannya yang menjadi ukuran  sebuah rumah sakit.

  1. Rumah sakit tidak hanya mencari untung

Dewasa ini rumah sakit di Indonesia berorientasi untuk mengembalikan modal yang ditanam pada rumah sakit tersebut dengan mengindahkan tujuan utama pendirian rumah sakit dan fungsi sosial dari rumah sakit itu.

Apabila rumah sakit dapat mengelola sumber dayanya dengan baik maka dengan sendirinya keuntungan itu akan datang misalnya penerapan fungsi pendidikan di Rumah sakit Pasar Rebo yang telah terbukti disamping memiliki fungsi sosial juga tetap profitable.

 

 

  1. Rumah sakit harus merebut dan mempertahankan kepercayaan masyakarat.

Satu hal yang unik dari manajemen pemasaran rumah sakit adalah pengiklanan melalui mulut ke mulut, maksudnya seorang pasien yang pernah berobat di satu institusi rumah sakit cenderung akan menceritakan pengalamannya kepada orang yang dikenalnya baik keluarga, tetangga, teman kerja atau siapapun yang dikenalnya, oleh karena itu apabila pasien tersebut mendapatkan pelayanan yang baik saat menjalani perawatan di rumah sakit, maka akan menjadi satu hal yang berharga bagi rumah sakit tersebut karena tanpa perlu mengiklankan diri, keunggulan yang tersedia di rumah sakit tersebut akan tersebar kepada masyarakat dengan sendirinya, namun begitu pula sebaliknya apabila pada saat menjalani perawatan si pasien merasakan pengalaman yang tidak mengenakkan maka hal ini akan menjadi track record yang jelek bagi orang – orang disekitar pasien tersebut.

Oleh karena itu diperlukan kerjasama tim yang sinergis dalam memajukan rumah sakit, dan jangan karena ulah seorang perawat atau satpam yang mengecewakan citra sebuah rumah sakit menjadi terpuruk.

 

C.     BENTUK BADAN HUKUM RUMAH SAKIT PEMERINTAH

  1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Rumah sakit dengan bentuk PNBP merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk melayani masyarakat umum, dimana seluruh pengelolaan manajemen rumah sakit tersebut dipegang oleh pemerintah terutama dalam hal penganggaran keuangan, keperawaian dan pengelolaan keuntungan yang didapat oleh rumah sakit.

  1. Swadana

Pada rumah sakit dengan bentuk swadana biasanya manajemen keuangannya sebagian masih disubsidi oleh pemeritah, namun disamping itu rumah sakit tersebut juga memiliki hak untuk mengelola keuntungan yang mereka dapatkan dari pelayanan terhadap masyarakat.

  1. Perjan (Perusahaan Jawatan)

Pada dasarnya Rumah sakit yang berbentuk perjan hampir sama dengan Rumah sakit swadana, hanya saja untuk masalah untuk perjan lebih berbentuk Badan Usaha yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara (BUMN) karena saham dari rumah sakit ini dimliki oleh negara.

  1. Badan Layanan Umum

Pada rumah sakit berbentuk BLU, bentuknya lebih bersifat otonom dengan manajemen BLU, maka sebuah RS mempunyai keleluasaan dan kelonggaran yang lebih untuk mendayagunakan uang pendapatan. Namun, pendapatan tersebut harus dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi semua pasien. Juga untuk meningkatkan kualitas SDM, mengendalikan tarif pelayanan, mengelola sarana, menjalin hubungan dengan pihak ketiga, dan tidak menumpuk keuntungan saja, sehingga BLU masih tetap harus melayani masyarakat miskin.

Sebelum adanya aturan tentang BLU, manajemen pengelolaan keuangan di sebuah rumah sakit sangat ketat. Akibatnya, rumah sakit tidak bisa mengembangkan diri dalam hal keuangan. Yang lebih parah, mutu layanan kepada pasien atau konsumen juga semakin menurun.

 

D.    PRIVATISASI VERSUS NON PRIVATISASI

Kualitas pelayanan Rumah sakit tergantung pada manajemen pengelolaan Rumah sakit tersebut, yang terdiri dari manajemen strategik dan operasional RS, manajemen keuangan, manajemen barang dan sarana RS, dan manajemen SDM. Pada Rumah sakit pemerintah ternyata manajemen pengelolaan ini sangat tergantung pada bentuk kelembagaan Rumah sakit pemerintah sehingga peraturan/perundangan yang memengaruhi bentuk kelembagaan Rumah sakit pemerintah akan sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan Rumah sakit dan akhirnya akan berpengaruh pada kualitas pelayanan Rumah sakit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 RS Pemerintah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT), di mana RSUP sebagai konsekuensi asas dekonsentrasi menjadi UPT dari Depkes, sedangkan RSUD menjadi UPT dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau Pemda Dati II, sebagai konsekuensi asas desentralisasi. Campur tangan pemda terlibat pada seluruh manajemen RS, bahkan pembiayaan RSUD 20 persen dari Pemerintah Dati II dan 80 persen subsidi pemerintah pusat.

Kemudian terjadi reformasi pertama Rumah sakit pemerintah pada tahun 1992 ketika keluar Keputusan Presiden No 38/1991 tentang Unit Swadana, artinya Rumah sakit pemerintah mempunyai kewenangan untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung, artinya revenue dapat dikelola secara mandiri oleh Rumah sakit pemerintah, walaupun subsidi masih ada. Unit swadana memang bukan reformasi kelembagaan, tapi mulai nyata adanya hubungan antara kemandirian pengelolaan revenue ini dan peningkatan kualitas.

Reformasi ini hanya berjalan lima tahun, dengan dikeluarkannya UU No 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka RSUP yang sudah terbiasa mengelola anggaran pendapatan fungsionalnya sebagai RS unit swadana harus mengembalikan dana tersebut ke kas negara. RSUD tidak terkena UU ini.

Tiga tahun kemudian reformasi kelembagaan kedua dalam dunia perumahsakitan di Indonesia terjadi ketika RSUP berubah menjadi perjan. RSUP yang selama ini tidak pernah memerhatikan masalah cost dan revenue sekarang diwajibkan melaporkan situasi keuangan secara rutin. Keberhasilan Depkes mengubah kelembagaan RSUP dari kantor menjadi badan usaha merangsang pimpinan RSUD untuk bisa meningkatkan kelembagaan RSUD dari tahap swadana menjadi BUMD.

Pada tahun 2003 keluar dua perundangan yang mengubah wajah kelembagaan RS pemerintah di Indonesia. Pertama UU No 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur bahwa kelembagaan BUMN tinggal dua bentuk saja, Perum dan Persero sehingga RS Perjan harus berubah menjadi RS Perum atau RS Persero/PT. Tetapi PP No 8/2003, RSUD harus berubah bentuk Lembaga Teknis Daerah, yaitu suatu Aparatur Pemerintah di bawah Pemda, sebuah Kantor. Peraturan ini sangat bertolak belakang. RSUP didorong ke arah badan usaha, sementara RSUD ditarik kembali menjadi aparatur pemerintah daerah, yang berlaku mulai Februari 2005.

Tetapi, dengan UU No 1/2004 tentang Perbendaraan Negara, membuat suatu terobosan dengan pembentukan badan layanan umum (BLU). Jadi RSUD walau berbentuk Lembaga Teknis Daerah , namun sistem keuangannya adalah BLU dan seperti juga unit swadana, maka RS BLU adalah suatu perubahan otonomi sistem keuangan dan bukan perubahan kelembagaan RS.

E.     STRENGH AND WEAKNESS

1. Pelayanan

Rumah sakit dengan status/ bentuk apa pun di dalam pelayanannya kepada masyarakat harus tetap memerhatikan tiga unsur penting, yaitu efficiency (efisiensi), equity (keterjangkauan), dan quality (mutu). Equity atau keterjangkauan ini yang banyak dipertanyakan oleh banyak kalangan bila RS berbentuk PT, yang terkesan “mengejar keuntungan” yang sangat tidak layak dilakukan oleh RS pemerintah.

Sebenarnya ada pemahaman yang agak keliru tentang istilah nonprofit yang diartikan sebagai tak boleh mencari untung/ laba dan profit yang diartikan sebagai boleh mencari laba. Pada dasarnya RS nonprofit dan profit keduanya sah mencari kelebihan pendapatan atas biaya yang lazim disebut sebagai sisa hasil usaha atau laba.

Pada RS nonprofit milik suatu yayasan, sisa hasil usaha/labanya tidak boleh diambil oleh yayasan yang memilikinya atas alasan apa pun, laba tersebut hanya boleh digunakan untuk kegiatan di RS itu, khususnya untuk peningkatan kualitas pelayanan, sedangkan pada RS profit suatu PT, maka sebagian dari labanya merupakan hak dan diambil oleh PT dalam bentuk dividen serta sebagian lainnya boleh ditahan oleh RS untuk digunakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Singkatnya, status nonprofit atau profit suatu rumah sakit bukan terletak pada tidak boleh atau boleh mencari keuntungan, tetapi pada tidak boleh atau bolehnya keuntungan tersebut diambil oleh pemilik rumah sakit itu. Artinya, walau RS pemerintah berstatus PT bisa saja kelebihan pendapatan atas biayanya tidak boleh diambil oleh pemiliknya, yaitu pemerintah pusat atau daerah.

Adanya asumsi bahwa RS yang berbentuk PT ini nantinya akan mengutamakan upaya mencari keuntungan dan mengabaikan layanan bagi orang miskin tak akan terjadi karena ada kewajiban bagi RS untuk melakukan pelayanan sosial, termasuk pasien miskin/tidak mampu dan pasien korban wabah

2. Sistem Penggajian Karyawan

Dengan menjadi BLU, maka pimpinan RS memiliki hak untuk mengatur penggajian karyawannya. Ini berbeda dengan aturan sebelumnya, yaitu semua karyawan mendapat gaji sama tanpa membedakan prestasi atau hasil kerjanya

Selainnya itu dengan BLU sekarang diatur bahwa di luar gaji boleh diberikan honor, insetif, bahkan bonus. Misalnya ketika kinerja keuangan bagus sekali sehingga ada sisa hasil usaha

3.  Manajemen

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Prof Ascobat Gani, dengan adanya aturan soal BLU ini, maka manajemen rumah sakit memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangannya. Sebelum adanya aturan tentang BLU, manajemen pengelolaan keuangan di sebuah rumah sakit sangat ketat. Akibatnya, rumah sakit tidak bisa mengembangkan diri dalam hal keuangan. Yang lebih parah, mutu layanan kepada pasien atau konsumen juga semakin menurun.

Dengan BLU, manajemen RS diperbolehkan meminjam uang kepada pihak ketiga untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan rumah sakit, bahkan juga untuk menutup biaya operasional jika kondisi keuangan sebuah rumah sakit benar-benar mengkhawatirkan, namun persoalannya ketika sudah menggandeng banyak pihak, beban untuk peningkatan pelayanan lambat laun akan ditimpakan kepada pasien.

 


BAB IV

PENUTUP

 

Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran dari pengganggaran tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi pada output. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi.

Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktik yang telah dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Pendekatan penganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah misalnya rumah sakit milik pemerintah pusat/daerah.

Perubahan bentuk badan hukum suatu RS pemerintah sebaiknya tidak harus diseragamkan dalam satu bentuk badan hukum namun disesuaikan dengan karakteristik dan kesanggupan RS tersebut

Kelembagaan RSUD pada daerah dengan pemerintah daerah yang mampu dan masyarakat yang mampu dapat berbentuk BUMD (dengan subsidi pada masyarakat miskin). Pada pemda tak mampu dan masyarakat mampu bisa unit swadana, apabila pemda mampu dan masyarakat tak mampu, maka RSUD subsidi. Terakhir pemda tak mampu dan masyarakat tak mampu jelas juga harus disubsidi. Jadi, bentuk kelembagaan rumah sakit sangat dipengaruhi juga oleh situasi lingkungan pemda dan masyarakatnya

 


DAFTAR PUSTAKA

 

 

Anni Yulianti , Studi tentang Kesiapan Rumah Sakit Swadana dalam Menghadapi Desentralisasi menuju Otonomi Daerah (Suatu Studi di RSUD Pasar Rebo dan RSUP Fatmawati), Center for Research and Development of Health Service and Technology, NIHRD, 31 Desember 2001.

Berharap Peningkatan Mutu RS Lewat Badan Layanan Umum
Gizi.net, Jumat, 21 Oktober, 2005 oleh:
gklinis

Elin Herliana, Mencari Kelembagaan Ideal Rumah sakit pemerintah (Privatisasi vs non privatisasi), Kompas cyber media,  17 Mei 2005

Hukum dan Etika Rumah Sakit, http://cintalestari.wordpress.com/2008 /11/26/hukum-dan-etika-rumah-sakit/

Kelembagaan penataan ruang, http://www.tomohonkota.go.id/kelembagaanpenataan ruang.php

Manajemen 61 Rumah Sakit BUMN Segera Dipisahkan, 4 April 2008, 07:21 am , JAKARTA–Media Indonesia

Mayuhardi, Tugas Makalah Organisasi Dan Manajemen Rumah Sakit Pemerintah, FKM UI,  2008

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Jawatan , http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/ 2000 /006-00.pdf

Publikasi Mahasiswa Program Studi KARS UI Angkatan 1997

RSUD Pasar Rebo, Mempelopori Rumah Sakit Swadana,  http://www.pdpersi.co.id, Selasa, 05 Dec 2000 11:49:27

Sekilas tentang mutu, www.infoskripsi.com/Article/Sekilas-tentang-Mutu.html

About these ads

One response to “Badan Layanan Umum VS Rumah sakit PNBP

  1. karena sisa hasil PNBP merupakan penerimaan negara.. maka tetap disetorkan ke kas negara.. dan penarikannya melalui APBD/APBN

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s